"Ada baiknya, saya usul BPKH memberikan gambaran seperti apa profil keuangan dan profil dana investasi yang dikelola, sehingga kami semua memiliki informasi yang cukup untuk memproyeksikan ke depan," ujar dia.

Usulan tersebut ia sampaikan menyusul usulan tambahan anggaran yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tambahan anggaran ini berkaitan dengan kebijakan Kerajaan Saudi, yang memberlakukan sistem paket layanan Masyair, senilai 5656,87 riyal per-jamaah.

Luqman Hakim menyebut, dengan penambahan biaya layanan di Masyair ini, ada kemungkinan besar ke depan tidak akan mengalami penurunan. Karena itu, proyeksi ke depan biaya penyelenggaraan ibadah haji akan dimulai dengan angka tahun ini, susah turun namun kemungkinan naik.

"Besaran biaya haji tahun ini akan jadi benchmark. Secara psikologis, lompatan kenaikan ONH yang ditanggung jamaah bila terlalu tinggi juga akan menyebabkan pertanyaan publik," lanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, ia menyebut penting bagi BPKH untuk mencari terobosan dalam pengelonaan dana haji. Harapannya, manfaat dana haji yang dikelola hasilnya tidak biasa-biasa saja.

"Jika biasa saja pola pengelolaan dana haji di BPKH, bebannya nanti akan di jamaah dan ini yang harus kita hindarkan," ucap anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, ia menyebut persiapan teknis kelengkapan sarana-prasrana pelaksanaan haji harus dicek ulang. Dua tahun terakhir, ibadah haji hanya diikuti penduduk lokal, sehingga Kemenag harus memastikan betul seluruh layanan layak digunakan oleh jamaah Indonesia.

Pada pelaksanaan haji tahun ini, suhu udara di Saudi diperkirakan sangat tinggai, sekitar 50 derajat. Hal tersebut disampaikan akan berpengaruh pada banyak hal, termasuk daya tahan konsumsi. Karena itu, ia juga meminta penjelasan pengaturannya sehingga bisa memberikan informasi kepada jamaah di daerah.