IHRAM.CO.ID, PESHAWAR -- Pengadilan Tinggi Peshawar menghentikan pengiriman pejabat pemerintah federal dari Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ke Arab Saudi untuk bimbingan dan bantuan Haji sampai perintah lebih lanjut. Pengadilan memutuskan bahwa pengiriman daftar pejabat ke Arab Saudi merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum.
Sidang pengadilan itu didasarkan pada laporan yang diajukan oleh beberapa pegawai pemerintah. Para pemohon mengklaim bahwa pemerintah federal telah melanggar perintah pengadilan sebelumnya terkait penangguhan daftar pengiriman haji dari provinsi tersebut.
Perintah pengadilan sebelumnya dikeluarkan atas petisi yang diajukan oleh 35 pegawai departemen pemerintah yang berbeda, termasuk asisten di Sekretariat Ketua Menteri Aftab Ahmad. Dilansir laman Dawn, Kamis (16/6), para pemohon mengatakan bahwa setiap tahun, pegawai pemerintah telah dicalonkan sebagai moavineen-i-hujjaj dan dikirim ke Arab Saudi untuk memfasilitasi para peziarah Pakistan dan kelancaran operasi haji.
Para pemohon itu mengungkapkan, sesuai dengan kebijakan itu, pengundian diadakan oleh departemen pemerintah masing-masing yang mengarah ke pencalonan beberapa nama. Nama-nama pejabat ini kemudian dikomunikasikan kepada sekretaris departemen auqaf oleh departemen masing-masing.
Setelah menyusun daftar akhir pada 11 April lalu, kemudian mengomunikasikan hal yang sama kepada pemerintah federal, yang akan menyiapkan daftar akhir dari seluruh wilayah Pakistan. Para pemohon menuturkan, setelah menyusun daftar tersebut, mereka diarahkan untuk menyiapkan surat keterangan sehat dan memberikan bukti vaksinasi Covid-19.
Namun para pemohon sangat kecewa ketika daftar final dari seluruh negeri dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada 30 Mei. Sebab, nama mereka secara sewenang-wenang dicoret dari daftar tersebut. Mereka berpendapat bahwa mereka telah dicalonkan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan pada 12 April 2021 oleh pemerintah untuk tujuan tersebut.
Para pemohon kemudian memperkarakan masalah tersebut ke pengadilan dan meminta agar daftar yang telah dikeluarkan pada 30 Mei itu dinyatakan ilegal. Pemohon meminta agar pengadilan memerintahkan pemerintah federal mengeluarkan daftar revisi yang berisi nama-nama pemohon.
Selain itu para pemohon juga memberi tahu pihak pengadilan bahwa meskipun ada surat perintah larangan ke Saudi, beberapa orang yang disebutkan dalam daftar dicurigai telah berangkat ke Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika