Rabu 10 Aug 2022 21:50 WIB

Pancamulia, Visi Sultan HB X Pimpin DIY Periode 2022-2027

Pancamulia telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022.

Red: Agung Sasongko

Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X memberikan pemaparan kepada media seusai Rapat Paripurna DPRD DIY dalam rangka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022-2027 di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (9/8/2022). Dalam rapat paripurna itu DPRD DIY menetapkan Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022-2027 setelah 16 syarat yang ditetapkan dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY sudah lengkap dan memenuhi syarat.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengangkat visi "Pancamulia" atau lima kemuliaan masyarakat Yogyakarta dalam memimpin DIY Periode 2022-2027."Pancamulia telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022 sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi RPJMD 2022-2027," kata Sultan HB X saat membacakan Visi Misi Calon Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 dalam Rapat Paripurna (Rapur) Istimewa di Ruang Sidang DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (9/8/2022).

Sultan menuturkan Pancamulia sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 memiliki keterkaitan substansi dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pancamulia atau lima kemuliaan itu pernah disampaikan Sultan dalam pidato Gubernur DIY pada 2 Agustus 2017.

Baca Juga

Pertama, kata Sultan, adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Yogyakarta yang berdaya saing.

Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.

Keempat, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

"Kelima, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegak-nya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata dia.