"(Khusus bagi) UMK perlu ada intervensi pemerintah sebagaimana amanat UU Cipta Kerja, bahwa UMK perlu dibantu pebiayaan sertifikasi halal sebesar nol Rupiah. Artinya UMK tidak membayar karena difasilitasi pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ucap dia.
Tahun ini, BPJPH telah menghabiskan 25 ribu kuota sertifikasi halal gratis self declare bagi pelaku UMK melalui program Sehati 2022 tahap pertama. Pada Agustus lalu BPJPH kembali mengumumkan kuota Sehati tahap kedua untuk 324.834 UMK, yang akan dibantu biaya sertifikasi halalnya oleh BPJPH Kemenag dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal-hal di atas ia sampaikan dalam kegiatan Workshop Sihalal, yang diikuti oleh 100 peserta. Mereka terdiri dari pelaku usaha, auditor halal, penyelia halal dan masyarakat.
Hadir di lokasi Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Kepala Kanwil Kemenag Makassar Khaeroni, serta Kepala UPT Asrama Haji Makassar Zulkifli Hijaz.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi juga mendorong agar para pelaku UMK di Makassar segera mengajukan sertifikasi halal melalui BPJPH. Ia menyebut mendukung program BPJPH, yang telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk bersertifikat halal sebagaimana amanat Undang-undang.
"UMK perlu kita dukung. Karena ternyata hampir 3 tahun negara kita terpapar pandemi corona ternyata yang mendukung kita adalah UMK," ujarnya.
Adanya bantuan bagi UMK dari pemerintah, disampaikan memiliki tujuan untuk membantu UMKM. Salah satunya, agar produk UMKM terjamin kehalalannya dan terjamin higienitasnya.
"Sumber kekayaan alam kita begitu banyak. Ada banyak potensi produk kita. Tapi bagaimana produk dapat masuk pasar internasional dan diakui kualitasnya. Jadi perlu ada kerja sama ke depan sehingga potensi-potensi itu bisa kita olah dan kita ekspor," lanjut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
