IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyampaikan, umroh backpacker kemungkinan akan tumbuh seiring dengan penggunaan platform Nusuk yang telah diluncurkan otoritas Arab Saudi. Adanya platform tersebut juga menjadi tantangan bagi model bisnis biro travel umroh atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh).
"Dengan platform ini, setiap calon jamaah umroh sebagai konsumen itu bisa mengakses langsung, seperti besaran biayanya, dan waktu perjalanan umroh yang diinginkan. Mereka bisa menjangkau langsung dan kemudian mengambil bisa," kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah ini kepada Republika.co.id, Selasa (25/10/2022).
Mustolih memaparkan, dengan Nusuk, seseorang bisa langsung berangkat umroh tanpa melalui travel. Sehingga ini menjadi tantangan model bisnis yang dijalankan oleh travel-travel umroh. Selama ini, travel umroh mengurus semua perjalanan ibadah jamaah umroh mulai dari keberangkatan, manasik, hingga pulang ke Tanah Air.
"Apakah ini kemudian membuat era travel menurun lalu masuk ke era umroh backpacker yang sebetulnya sudah lama diwacanakan, yang merupakan antitesa penyelenggaraan umroh oleh travel. Karena umroh backpacker itu lebih efisien dan lebih hemat," tuturnya.
Menurut Mustolih, kebijakan Saudi memang tergolong progresif untuk memudahkan calon jamaah umroh. Dia melihat, Saudi telah menyadari bahwa era sekarang adalah era ekonomi digital, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah umroh.
"Umroh selain ibadah juga mendatangkan devisa untuk Saudi. Dan Saudi sadar betul sekarang semua itu bisa didigitalisasi, maka dibuat platform Nusuk untuk memantau kegiatan masyarakat Muslim seluruh dunia yang ingin datang ke Tanah Suci," ungkapnya.
Platform Nusuk, lanjut Mustolih, merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik dari Saudi yang selama ini dikenal konservatif. Namun karena tuntutan zaman, Saudi membuat pelaksanaan ibadah umroh menjadi mudah melalui digitalisasi.
"Ini tentu saja membuat implikasi yang cukup positif. Misalnya kita bisa mengecek langsung harga hotel di dekat Masjidil Haram, biaya makan, biaya city tour, dan tour guide. Dengan begitu, semua orang yang ingin umroh tidak lagi bergantung pada travel," katanya.
Selain tantangan model bisnis travel umroh, juga ada tantangan pada regulasi. Mustolih mengatakan, regulasi UU 8/2019 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ibadah umroh harus melalui PPIU. Dengan demikian, menurut dia, diperlukan adaptasi antara regulasi di Indonesia dan kebijakan baru yang dikeluarkan Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh.
"Perlu adaptasi aturan terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh setelah Saudi mengeluarkan paket kebijakan umrohnya. Karena kebijakan yang diterbitkan Saudi itu tentu berpengaruh pada regulasi kita (Indonesia)," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
