"Potensinya besar dan pemerintah bisa mengambil peran di situ. Karena yang menekan kontrak dengan perusahaan katering ini adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)," tutur jebolan S2 Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 Syariah di UIN Syarif Hidayatullah itu kepada Republika.co.id, Ahad (13/11/2022).

Menurut Endy, pemerintah Indonesia melalui Ditjen PHU Kementerian Agama dapat membuat persyaratan kontrak yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia jasa katering. Dalam persyaratan, bisa dibuat salah satu yang harus dipenuhi adalah menggunakan bahan-bahan atau produk Indonesia.

"Misal kontrak hanya diteken jika bersedia menggunakan bahan makanan asal Indonesia. Sepanjang untuk bahan-bahan yang mungkin. Seperti beras, bumbu, gula, tempe, tahu, daging, ayam, asalkan dimasukkan ke dalam pendingin. Termasuk minumnya, itu bisa dari Indonesia selama dalam kemasan," kata wakil rektor Universitas YARSI itu.

Namun, pemerintah Indonesia juga perlu memberikan pembinaan dan insentif kepada para pelaku usaha. Hal ini penting agar mereka bisa menembus ekosistem ekonomi haji dan umrah. Kedua aspek itu dibutuhkan untuk menunjang kemampuan daya saing produk Indonesia.

Endy menjelaskan, insentif yang perlu diberikan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya terkait biaya ekspor, pajak dan sebagainya. Insentif ini penting supaya produk Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Ketika bahan baku dari Indonesia dijual dengan harga yang mahal, tentu pengusaha katering kesulitan memberi harga yang kompetitif. Di sisi lain, produk-produk pangan dari negara lain menawarkan harga yang kompetitif karena pemerintahnya memberi banyak insentif.

"Selama ini produk negara lain dijual lebih murah di luar negeri karena ada insentif. Indonesia harus bisa membuat seperti itu. Memberi jalan kemudahan sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain, misalnya Pakistan karena letaknya yang dekat dengan Saudi sehingga harga produk berasnya bisa lebih murah," jelasnya.