IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut setiap pihak tengah mengupayakan rasionalisasi biaya haji. Pada pertemuan awal Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji Saudi untuk membahas hal tersebut dan kemudahan berhaji.
"Awal Januari ini Menag mengikuti Muktamar Haji. Di dalamnya dibahas kemudahan berhaji untuk tahun-tahun ke depan. Bertemu juga dengan Kementerian Haji agar tahun-tahun ke depan dimungkinkan mobilitasnya dan biaya turun," kata dia dalam agenda Media Briefing 'Biaya Haji 2023 Naik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Ia menyebut pembahasan seputar biaya haji ini juga dilakukan bersama syarikah Saudi. Jika dahulu setiap pelaksanaan haji bekerja sama dengan muassasah, maka kini dilakukan bersama syarikah selaku holding company.
Hilman menyampaikan, penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah diatur dalam Passal 45 UU No 8 tahun 2019. Kemenag bersama BPKH dan KPK berupaya merumuskan secara proporsional direct cost yang diterima jamaah.
"Direct cost ini mulai dari penerbangan, durasi tinggal 9 hari di Madinah dan 30 hari Makkah, makan, living cost, sampai pelayanannya. Visa juga direct, sementara embarkasi dan imigrasi masuk nilai manfaat," lanjutnya.
Mengenai usulan BPIH yang disampaikan Kemenag beberapa waktu lalu ke DPR, ia menyebut hal ini merupakan bentuk rasionalisasi suasana normal. Hal ini berbeda dengan tahun 2022, yang mana penggunaan nilai manfaat tinggi namun jumlah kuota sedikit.
"Kita mengkaji berbagai aspek karena kita juga pembiayaan menggunakan rupiah, maka harus berkompromi dengan nilai kurs. Kemarin nilai kursnya di angka 14.200 sekian, sementara APBN 14.800," ujarnya.
Untuk tahun ini, kisaran kurs dolar yang digunakan adalah Rp 15 ribu. Sementara untuk hitungan kurs riyal, berada di angka 4.080 naik dari 3.800 tahun lalu. Hilman lantas berharap dalam satu bulan ke depan rupiah bisa membaik sehingga angka kurs turun dan didapat harga yang proporsional.
Adapun terkait komponen pembiayaan yang tinggi disebut ada pada biaya pesawat. Pembiayaan ini bergantung pada jarak dan bahan bakar avtur, yang juga menggunakan kurs dolar.
Kemenag bersama Komisi DPR akan mengundang calon-calon vendor atau maskapai untuk membahas perihal biaya. Rasionalitas dan kondisi terkini akan terus diperhatikan.
Hilman menyebut seiring dengan penandatanganan kuota jamaah haji yang dilakukan Menag sebelumnya, di dalamnya terdapat klausa perihal penggunaan maskapai untuk layanan haji. Di dalamnya disebutkan pembagian 50:50 antara maskapai Saudi dan maskapai Indonesia.
"Kami akan menekan serendah-rendahnya dan seefisien mungkin, sehingga jamaah bisa berangkat," kata Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika