IHRAM.CO.ID, DAMASKUS -- Selama 12 tahun perang dan konflik terus bergejolak di tanah Suriah. Kini 70 persen rakyat di negara itu benar-benar hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari negara lain.
“Suriah tetap terpecah-belah karena terus menghadapi kesulitan ekonomi yang besar, krisis pengungsian terbesar di dunia, dan tidak ada tanda-tanda solusi politik untuk konflik tersebut,” ujar Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen dalam pertemuan Dewan Keamanan, dilansir dari The New Arab, Jumat (28/1/2023).
Pedersen menekankan rakyat Suriah membutuhkan lebih banyak bantuan dari sebelumnya. Tingkat kerawanan pangan dan kemiskinan yang memecahkan rekor diperburuk oleh krisis ekonomi parah yang mempengaruhi sekitar 15,3 juta warga Suriah.
Seruan untuk bantuan datang segera setelah pembaruan Resolusi 2672 dengan suara bulat oleh PBB awal bulan ini, yang membuat perbatasan utama dari Turki ke barat laut yang dikuasai pemberontak Suriah terbuka untuk pengiriman makanan, obat-obatan dan bantuan yang penting.
Orang-orang Suriah berada pada risiko tertentu karena negara itu menghadapi musim dingin yang keras. Mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsi juga akan dibebani dengan wabah kolera yang terus berlanjut.
Wakil Direktur Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB Ghada Elathir Mudawi menekankan dukungan donor lebih lanjut sangat dibutuhkan. Rencana Tanggap Kemanusiaan PBB untuk Suriah pada 2022 membukukan dana terendah sejak konflik dimulai.
Sementara itu, Pedersen mengatakan gambarannya tetap mengerikan seperti sebelumnya, meskipun 2022 relatif tenang dan lebih sedikit serangan udara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia juga menyoroti konflik tersebut membutuhkan solusi politik yang komprehensif dan bahwa gencatan senjata nasional penting untuk mengakhiri perang selama hampir 12 tahun di Suriah. Dia mengakui tidak ada kemajuan substantif yang telah dibuat di bagian depan ini.
PBB akan terus mendorong implementasi Resolusi Dewan Keamanan 2254. Hal ini bertujuan membuka jalan bagi penyelesaian politik dan kemungkinan pemilu di Suriah, tetapi sebagian besar diblokir oleh rezim Suriah.
Pedersen mengatakan dia juga akan bekerja di bidang-bidang prioritas, termasuk mendorong pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang oleh rezim Assad. Sebanyak 110 ribu tahanan politik merana di penjara rezim.
Setidaknya 500 ribu warga Suriah telah tewas sejak konflik dimulai, menyusul penumpasan brutal rezim Suriah terhadap pengunjuk rasa damai pada tahun 2011. Jutaan lainnya telah mengungsi, sebagian besar sebagai akibat dari pengeboman rezim Assad terhadap wilayah sipil dan kekejaman lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika