IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Panjang menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) keberangkatan dan kepulangan jamaah haji 1444 H/2023 M, Selasa (14/02/2023). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Alizar Datuak Sindo Nan Tongga, bersama unsur lintas sektoral.
Dalam sambutannya Kepala Kantor kemenag Kota Padang Panjang menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk langkah awal sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah dibahas dan masih berlangsung oleh pihak terkait di tingkat pusat. Kita di daerah diimbau sabar dan bijak menyikapi setiap informasi yang ada,” ujarnya dalam keterangan yang didapat Republika, Rabu (15/2/2023).
Secara prinsip, pihaknya mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Hal ini telah dikaji demi kemaslahatan bersama.
Agenda diskusi ini dilakukan bersama seluruh unsur lintas sektoral, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Editiawarman.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama disampaikan telah membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk di dalamnya perihal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
“Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp98.893.909,11,” ucap dia.
Usulan ini disebut merupakan langkah bijak yang diambil Menteri Agama, untuk melindungi hak jutaan jamaah haji yang saat ini sudah menunggu antrian bertahun tahun lamanya.
Pada dasarnya kenaikan biaya ibadah haji tidak terlalu signifikan. Namun, nilai manfaat dari dana haji (subsidi)-nya yang dikurangi, sehingga persentase pelunasan bagi jamaah haji mengalami kenaikan.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, usulan Bipih 2023 hanya naik Rp 514.888,02. Namun secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jamaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi),” kata Editiawarman.
Untuk itu, Ia berpesan kepada unsur sektoral yang hadir dapat meneruskan kepada masyarakat dan jemaah haji, khususnya untuk Kota Padang Panjang. Jamaah diharap untuk tetap bersabar dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Karena akan banyak kesimpangsiuran berita yang beredar di media massa dan media sosial (Hoax).
“Saya mengimbau seluruh masyarakat terutama jamaah haji agar menunggu pengumuman dan kepastian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari pemerintah. Karena ini masih dalam tahap usulan, belum keputusan final,” tutur dia.
Sebagai bagian dari persiapan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Padang Panjang, hadir seluruh undangan dan pihak terkait. Mereka antara lain dari Dinas Kesehatan, Kapolres, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, Kepala KUA, Kesra Setdako Padang Panjang, KBIHU, Bank Persepsi, serta unsur lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
