REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh membentuk satuan kerja khusus tahun ini untuk menghentikan perdagangan manusia di Arab Saudi selama musim haji.
Jamaah haji yang berusia di bawah 35 tahun akan diteliti dengan ketat untuk mencegah perdagangan manusia. Latar belakang finansial dan keluarga mereka juga akan diperiksa.
"Polisi akan memeriksa informasi tersebut," ujar Sekretaris Urusan Agama Kazi Habibul Awal kepada wartawan usai pertemuan persiapan haji, pertengahan Agustus lalu, seperti dilansir bangladeshnewsnow.com.
Tahun ini, Bangladesh memberangkatkan 89.179 jamaah haji. Dari jumlah tersebut, 1.589 jamaah melaksanakan haji dengan diurus pemerintah. Sedangkan 87.590 sisanya berangkat melalui operator haji swasta. Tahun lalu, jumlah jamaah haji yang berangkat sebanyak 109.000 orang.
Awalnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebenarnya menyetujui jumlah jamaah haji Bangladesh sebanyak 120.000. Namun, belakangan pihak berwenang Arab Saudi meminta Bangladesh untuk menguranginya karena ada kebijakan pemotongan kuota jamaah haji 20 persen.
Awal juga mengatakan, Saudi memutuskan tidak mengijinkan jamaah yang sudah berhaji lima tahun terakhir. "Penerbangan haji dimulai 7 September dan berlanjut hingga 14 Oktober. Penerbangan balik dimulai pada 19 Oktober hingga 21 November," katanya.
Sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi, Bangladesh Biman akan membawa 50 persen dari jumlah total jamaah haji. Sisanya akan diterbangkan oleh Saudi Arabian Airlines.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
