REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengatakan, sistem penyediaan bus yang disepakati bersama DPR adalah bus-bus standar naqabah. Artinya, pemerintah tidak bisa mengeluarkan anggaran upgrade angkutan haji selama di Tanah Suci seperti tahun sebelumnya.
“Bus-bus yang kita dapat sesuai dengan bus yang disediakan naqabah,” kata Djamil seperti dilaporkan wartawan Republika, EH Ismail, Senin (14/9).
Kendati demikian, Djamil menegaskan, berdasarkan evaluasi pengangkutan jamaah gelombang pertama dari Madinah ke Makkah, pemerintah sudah mendatangi naqabah dan meminta agar bus-bus untuk jamaah haji Indonesia ditingkatkan mutunya. Naqabah berjanji akan menempatkan sejumlah pengawas mereka agar pengangkutan jamaah haji Indonesia tidak lagi bermasalah.
“Mudah-mudahan komitmen mereka ini benar terlaksana di lapangan nanti saat pengangkutan jamaah dari Makkah ke Madinah,” ujar Djamil.
Mengenai kerugian materi yang dialami jamaah akibat bus korsleting, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag Sri Ilham Lubis menyatakan, jamaah akan mendapatkan ganti rugi. Prosedur klaim ganti rugi dilakukan secara bertahap yang diawali dengan laporan langsung dari jamaah yang terkena kerugian.
“Laporkan ke sektor atau kloternya, nanti daker akan menindaklanjuti dan mengklaimkan ganti rugi ke perusahaan busnya,” ujar Sri Ilham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
