IHRAM.CO.ID, JEDDAH -- Komite Tingi untuk Meninjau Kebijakan Haji India mengadakan pembicaraan ekstensif dengan pihak berwenang di Saudi. Hal itu terkait upaya mengurangi biaya haji dengan menghapus subsidi pada 2022.
Dilansir dari Saudi Gazette, Rabu (19/4), Ketua Panitia Afzal Amanullah mengatakan, akan segera menyerahkan laporan ke pemerintah India dalam waktu satu bulan. Pemerintah akan membingkau kebijakan haji untuk periode lima tahun, yang dimulai dengan haji 2018 berdasarkan rekomendasi komite.
Pemerintah India telah membentuk komite beranggotakan enam orang untuk memberikan laporan mengenai cara-cara untuk memperbaiki kebijkana haji. Selain itu, mempertimbangkan masalah subsidi sehubungan dengan perintah Mahkamah Agung 2012 lalu, untuk secara bertahap mengurangi biaya haji.
Amanullah yang merupakan mantan Konsul Jenderal India di Saudi menuturkan, komite memiliki perundingan yang luas dengan hampir semua pemangku kepentingan India dan Saudi. Hal itu mencakup segala sesuatu yang sehubungan dengan peningkatan fasilitas dan layanan jamaah haji.
"Dorongan kami adalah untuk memungkinkan jamaah yang datang melalui Komite Haji India untuk melakukan ritual wajib mereka dengan biaya terjangkau dan masuk akal untuk akomodasi dan perjalanan mereka," kata Amanullah.
Ia menambahkan, tidak ada ruang untuk tender global yang mengambang untuk perjalanan udara jamaah karena perjanjian haji bilateral antara Saudi dan India tidak mengizinkan. Seirama, mantan Ketua Komite Haji India, Qaiser Shamim, mengungkapkan sulitnya mencari akomodasi jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
