IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR-RI John Kenedy Azis menyatakan setuju terkait wacana pemerintah pusat untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di tanah air.
"Sangat setuju dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun harus jelas peruntukannya sebagai kemaslahatan umat," kata dia saat pelepasan calon jamaah haji di Pariaman, Kamis.
Hingga Juni 2017, tambahnya dana haji yang tersimpan telah mencapai Rp98 triliun. Dana tersebut, ujarnya akan lebih baik digunakan ke sektor pembangunan terutama di bidang kemaslahatan calon jamaah haji tanah air.
Namun, sebutnya investasi tersebut hendaknya tidak dialokasikan kepada pembangunan yang bersifat mati. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bijaksana apabila wacana tersebut diterapkan.
"Jika diinvestasikan kepada pembangunan yang sifatnya menghasilkan uang, sangat baik sekali," lanjutnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga menyarankan agar puluhan triliun dana haji itu tidak diinvestasikan kepada pihak swasta.
Sebagai contoh, ujarnya negara Malaysia yang sudah menginvestasikan dana umat ke sektor kepala sawit sehingga memiliki nilai ekonomis.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar mengutamakan berpikir positif kepada pemerintah. Apalagi hal itu katanya baru sebatas wacana.
"DPR akan melakukan pembahasan yang mendalam terkait hal ini, agar tidak pihak yang merasa dirugikan," kata dia.
Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Muhammad Nur meminta pemerintah pusat meninjau ulang rencana peruntukan dana haji sebagai pembangunan infrastruktur.
"Kalau dapat dana umat Islam diperuntukkan bagi umat muslim, namun bukan berarti kita anti kebijakan pembangunan pemerintah," jelas dia.
Hal itu, sebutnya untuk menghindari kecurigaan antar umat beragama di Indonesia. Namun pihaknya menyetujui apabila dana itu digunakan sebagai pembangunan kemaslahatan umat muslim.
Sebelumnya Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai dana haji perlu disalurkan kepada sektor yang aman, khususnya proyek infrastruktur pemerintah. Untuk itu dia setuju pada pengalokasian dana haji untuk infrastruktur yang dianggapnya sudah tepat.
"Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman. Yang paling aman ya proyek infrastruktur pemerintah," lanjut dia.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menilai rencana pemerintah memanfaatkan dana haji untuk investasi adalah langkah yang tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika