IHRAM.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Arab Saudi menolak segala bentuk politisasi atau internasionalisasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Arab Saudi menilai gagasan tersebut justru melecehkan dua Tanah Suci yang menjadi tempat ibadah haji.
Duta Besar Arab Saudi Osama bin Muhammad Abdullah mengatakan masyarakat Muslim di seluruh dunia tentu menolak dengan tegas upaya mengacaukan Tanah Suci. Salah satunya dengan politisasi ibadah haji dan umrah.
"Upaya ini merupakan pelecehan terhadap Tanah Suci dan terhadap umat Islam. Tentu penolakan ini merupakan refleksi yang muncul dari dunia Islam yang menolak upaya pelecehan terhadap tempat suci umat Islam dan kaum Muslimin," kata Osama dalam konferensi Pers 'Penolakan Internaisonalisasi 2 Tanah Suci dan Pengelolaan Haji/Umrah' di Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Sabtu (17/3).
Osama menuturkan politisasi haji dan umrah ini juga bentuk pelanggatan terhadap perjanjian internasional yang sudah diakui seluruh pihak. Arab Saudi sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan mutlak mengelola aset di negaranya sendiri.
"Ini pelanggaran terhadap kedaulatan dari Kerajaan Arab Saudi," ujarnya.
Ia pun mengumpamakan jika kondisi tersebut terjadi di Indonesia, misalnya Masjid Istiqlal ingin dikelola sebagian tanahnya oleh negara lain. Indonesia pun pasti akan menolak dan mengupayakan apa pun untuk mempertahankan Masjid Istiqlal.
Menurutnya tidak ada alasan yang bisa melatarbelakangi pengambilalihan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebab, seluruh Muslim di dunia mengetahui pemerintah Arab Saudi membenahi sistem penyelenggaraan haji dan pengelolaan dua Tanah Suci secara terus-menerus.
Apalagi, kata dia, Indonesia sebagai negara dengan peserta haji dan umrah terbesar di dunia bisa melihat sendiri kondisi Makkah dan Madinah dari waktu ke waktu. "Jamaah Indonesia yang datang ke Makkah dan Madinah untuk kepentingan haji dan umrah sampai satu juta orang, yaitu 800 ribu jamaah umrah dan 200 ribu peserta haji. Mereka sangat tahu bagaimana kondisi dan pelayanan disana," ucapnya.
Ia pun mengajak Muslim untuk bersatu menolak rencana politisasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
