IHRAM.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung dengan tegas menolak gagasan internasionalisasi pengelolaan Tanah Suci dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi dinilai sudah berpengalaman mengelola ibadah haji dan umrah sejak dulu.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Iebih berpengalaman dalam hal pengelolaan ibadah haji dan umrah yang merupakan hajat hidup umat Islam sedunia," kata Ketua Umum MUI Kota Bandung KH Miftah Faridl dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (17/3).

(Baca Juga: Ulama Indonesia Tolak Internasionalisasi Haji)

Menurutnya, pengalaman Arab Saudi terlihat dari upayanya terus memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah dari berbagai aspek. Pembangunan serta renovasi sarana dan prasarana pun terus menerus dilakukan.

Semua itu, kata Kiai Miftah, terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang selain menambah kapasitas jamaah, juga meningkatkan kualitas kenyamanan beribadah. "Demikian juga pembangunan jalan dan sarana prasarana yang semakin berkualitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji, umrah dan ziarah," tuturnya.

Selain itu, hal tersebut dikatakannya mutlak dikelola pemerintah setempat. Sebagaimana diketahui Mekkah dan madinah masuk dalam wilayah kedaulatan Arab Saudi.

MUI Kota Bandung dikatakannya khawatir internasionalisasi penyelenggaraan haji dan umrah di Arab saudi justru menimbulkan kekacauan. Akibatnya justru merugikan umat Muslim di seluruh dunia.

"(Internasionalisasi haji dan umrah) berpotensi menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya, dan dapat memicu distabilitas dalam pelaksanaan lbadah haji," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika