IHRAM.CO.ID, MUMBAI -- Pemerintah India mengklaim penghapusan subsidi haji untuk pelaksanaan ibadah 2018, tidak menyulitkan dan membebani jamaah haji. Sebab, pemerintah mengeliminasi perantara dan membuat sistem haji menjadi lebih transparan dengan pemantauan daring.
Dilansir di The New Indian Express pada Rabu (17/10), Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi mengklaim pelaksanaan ibadah haji 2018 lebih berpihak pada jamaah daripada tahun sbelumnya. Dia mengatakan tahun lalu sebanyak 1.030 crore India rupee (140.260.105 dolar AS) dianggarkan untuk membayar 124.852 tiket penerbangan.
Namun, pada 2018 biaya yang dibayarkan turun menjadi 973 crore India rupee (132.498.138 dolar AS) untuk 128.702 tiket penerbangan melalui skema haji pemerintah. Artinya ada penurunan anggaran sebesar 57 crore (7.761.967 dolar AS) meskipun jumlah jamaah lebih banyak 3.850 orang dari tahun 2017 setelah subsidi haji dicabut.
Naqvi menyebut ibadah haji 2018 sebagai penyelenggaraan paling sukses sejak kemerdekaan India. Sebuah rekor sebanyak 175.025 Muslim dari India melakukan haji tanpa tunjangan apa pun. Dia berharap jumlah itu naik pada 2019.
Keselamatan, fasilitas yang lebih baik, dan layanan medis untuk jamaah haji menjadi prioritas pemerintah. Ia optimistis tidak akan ada kegiatan yang tak bermanfaat dalam ibadah haji 2019.
Naqvi mengumumkan pengajuan aplikasi ibadah haji 2019 melalui dalam jaringan (daring), dimulai pada 18 Oktober 2018. Sementara pengajuan melalui luar jaringan (luring) dimulai pada 22 Oktober. Persiapan ibadah haji 2019 menjadi persiapan yang paling cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, proses persiapan dimulai tidak lama setelah penyelenggaraan ibadah haji 2018 selesai.
Pada 2018, total ada 355.604 aplikasi haji yang diterima. Dari jumlah tersebut sebanyak 166.387 adalah calon jamaah perempuan. Menurut Naqvi, dimulainya lebih awal persiapan haji untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang lebih baik dan kelancaran semua lembaga terkait, baik di India dan Arab Saudi. Sehingga, ada waktu cukup untuk mengatur layanan haji.
Naqvi memastikan proses tender maskapai akan selesai pada November 2018. Sementara proses akomodasi di Makkah dan Madinah, selesai pada Desember 2018 hingga Januari 2019. Dia memastikan 20 titik embarkasi yang ada di India akan berfungsi seperti penyelenggaraan 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
