IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Pengeluaran ongkos haji di bawah skema pemerintah cenderung meningkat sebesar 55 ribu rupee (sekitar Rp 11 juta). Peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji terjadi karena bermacam alasan, termasuk lonjakan harga keseluruhan dan fluktuasi dolar-rupee.
Dilansir dari The Express Tribune pada Rabu (24/10), biaya penyelenggaraan ibadah haji di bawah skema pemerintah pada 2018 sebesar 270 ribu rupee (sekitar Rp 56 juta). Berdasarkan sumber resmi Pakistan yang dilansir Associated Press, kemungkinan biaya ibadah haji negara tersebut pada 2019 berkisar 340 ribu rupee hingga 350 ribu rupee (sekitar Rp 70 juta hingga Rp 72 juta). Selain itu, sumber tersebut mengatakan, kementerian telah meminta pemerintah Saudi meningkatkan kuota haji Pakistan dari 20 ribu menjadi 30 ribu.
Menteri Agama dan Kerukunan Antaragama Pakistan Noorul Haq Qadri mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan menyusun kebijakan haji lima tahun. Hal itu untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal itu diungkapkan dalam acara “Pelatihan dan Panduan Konferensi Haji 2019 untuk Jamaah Haji” yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Haji Pakistan (HOAP).
Qadari mengatakan, selama ini, pengumuman kebijakan haji setiap tahun justru menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan karena berbagai alasan. Dia mengatakan, kementerian bermaksud menyewa gedung selama tiga tahun, jika aturan Otoritas Pengadaan Pengadaan Publik menginzinkan.
Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen membuat ibadah haji 2019 menjadi yang terbaik. Bahkan, dia meminta pejabat kementerian membandingkan paket haji Pakistan dengan sejumlah negara, seperti, Indonesia, India, Nigeria, dan Bangladesh. Dia menargetkan ada adopsi aspek positif dari kebijakan haji negara-negara itu.
Qadari juga berharap, pemerintah Saudi membebaskan biaya 2.000 riyal (sekitar Rp 8 juta) pada jamaah umrah Pakistan yang beribadah umrah lebih dari sekali dalam setahun.
Dia meminta Penyelenggara Haji Khusus (HGO) memastikan layanan terbaik untuk pesertanya. Terkait adanya keluhan bangunan yang disewa, tetapi jauh, harus segera ditangani.
Ketua HOAP Naveed Iqbal Butt meyakinkan, ada kerja sama HGO dengan kementerian untuk menyediakan fasilitas maksimal kepada jamaah haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
