IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta melakukan diplomasi untuk menyederhanakan kebijakan rekam biometrik Pemerintah Arab Saudi supaya tidak menyulitkan.
Jika Arab Saudi bersikeras dengan kebijakannya, solusi terakhir buat gerakan bersama mogok umrah tahun ini.
Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia sekaligus pengamat haji dan umrah Indonesia, Ade Marfuddin, mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) harus membuka saluran diplomasi dengan Arab Saudi.
Kemenag bisa meminta mereka untuk menyederhanakan kebijakan dan proses rekam biometrik.
Ia menjelaskan, kebijakan itu disederhanakan agar rekam biometrik jangan dijadikan syarat mendapatkan visa umrah dan dilakukan di bandara keberangkatan umrah.
"Bisa juga rekam biometrik dilakukan di Jeddah atau Madinah, Kementerian Agama harus pro aktif membuka kran diplomasi," kata Ade kepada Republika.co.id, Jumat (4/1).
Ia menerangkan, kalau Arab Saudi tetap ingin membuat kebijakan rekam biometrik menjadi syarat mendapatkan visa.
Maka tempat untuk melakukan rekam biometrik harus tersebar merata di berbagai daerah Indonesia. Sehingga tidak menyulitkan calon jamaah umrah dari berbagai pelosok.
Ia menegaskan, kalau saran-saran tersebut tidak diperhatikan Arab Saudi, ia menyarankkan Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) buat kesepakatan bersama tidak kirim jamaah umrah ke sana tahun ini.
"Kalau tak dihiraukan (oleh Arab Saudi) maka ultimatum, PATUHI tidak kirim umrah ke sana karena dianggap persulit dan halang-halangi hak orang untuk ibadah (umrah), bikin kesepakatan bersama melakukan mogok tidak mengirim umrah tahun ini," ujarnya.
Ade mengatakan, kalau tujuan Arab Saudi membuat kebijakan rekam biometrik menjaga negaranya dari warga negara asing, tidak tepat diterapkan kepada calon jamaah umrah. Mereka hanya melaksanakan umrah selama tujuh sampai sembilan hari, tidak untuk berlama-lama di Arab Saudi.
Ia menegaskan, umrah adalah ibadah, bukan wisata atau urusan bisnis perdagangan. Jadi sistemnya harus dipermudah. Umrah juga panggilan dari Allah bukan panggilan dari raja, maka orang yang hendak memenuhi panggilan Allah harus dihormati. Sebagai pelayan dua kota suci harus menjadi pelayan umat Islam dari seluruh dunia.
Sebelumnya, Arab Saudi membuat kebijakan agar calon jamaah umrah melakukan rekam biometrik di kantor Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel. Tapi keberadaan kantor VFS Tasheel baru sedikit dan tidak merata. Sehingga calon jamaah umrah dari pelosok sangat banyak yang kesulitan mengakses kantor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
