Kamis 17 Jan 2019 00:02 WIB

Diperkirakan Ada 2.000 Jamaah Umrah Tertunda Berangkat

Tertundanya perjalan ibadah itu akibat mereka kesulitan melakukan rekam biometrik

Rep: Fuji E Permana/ Red: Andi Nur Aminah
Waketum Himpuh Muharom Ahmad
Foto: Republika/Maman Sudiaman
Waketum Himpuh Muharom Ahmad

IHRAM.CO.ID, JAKARTA  -- Sekretaris Jenderal Patuhi, Muharom Ahmad memperkirakan sudah ada sekitar 2.000 calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat kesulitan melakukan rekam biometrik. Jika dihitung kerugiannya, harga tiket pesawat calon jamaah umrah sekitar Rp 12 juta sampai Rp 13 juta per orang.

Jika ditambah biaya hotel yang hangus pada dua malam pertama dari tanggal pesan akan bertambah lagi nilai kerugiannya sebesar Rp 2 juta. "Maka rata-rata PPIU mengalami kerugian Rp 15 juta per jamaah, jika dikalikan 2.000 jamaah maka sudah mencapai Rp 30 miliar kerugiannya," ujarnya.

Baca Juga

Anggota Dewan Pembina Patuhi Joko Asmoro menegaskan, jika kebijakan rekam biometrik tetap diberlakukan tentunya akan sangat menyulitkan calon jamaah umrah dan merugikan PPIU. Maka daripada PPIU terus mengalami kerugian, Patuhi akan menghentikan pemberangkatan ibadah para calon jamaah umrah. Supaya PPIU tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi.

"Inilah sebagai bentuk dan rasa prihatin kami serta tanggung jawab moral kepada calon jamaah umrah Indonesia," ujarnya.

Joko menerangkan, biasanya para PPIU telah mengatur dan menyiapkan jadwal akomodasi seperti penerbangan, hotel dan katering sampai akhir program penyelenggaraan ibadah umrah di bulan Syawal setiap tahunnya. Jadi, dalam kondisi seperti sekarang ini harus dibatalkan semua hingga sebulan ke depan. Kalau tidak dibatalkan, risikonya sangat besar.

Sebelumnya, mengenai kerugian yang diderita para PPIU telah disampaikan langsung kepada Kepala Kamar Dagang Kota Makkah di Saudi Arabia. Jadi bukan hanya pengusaha Indonesia saja yang akan mengalami kerugian. Pengusaha di Arab Saudi termasuk maskapai penerbangan yang akan mengangkut calon jamaah umrah juga rugi.

"Hal ini harus dipahami bersama, karena di luar kemampuan kami dan kami tak ingin masyarakat Muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah dirugikan," tegas Joko.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement