IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala menyampaikan bahwa perekaman biometrik jamaah umrah melalui Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel harus dievaluasi. Sebab menurutnya, data-data jamaah yang akan dikirimkan ke Saudi Arabia rentan disalahgunakan.
Oleh karena itu, Cucu meminta agar kebijakan baru perekaman biometrik ditunda. Dia mengatakan, penundaan itu dilakukan sampai dengan infrastruktur biometrik di Indonesia sudah memadai. Apalagi pemerintah berkewajiban melindungi data-data warga negaranya.
"Data-data itu rentan disalahgunakan. Bagaimana mungkin swasta dari luar negeri, mengambil data warga negara Indonesia kemudian dikirimkan ke negaranya," ujar Cucu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/1).
Disamping itu, Cucu menyebut, para jamaah di pelosok-pelosok negeri sangat kesulitan untuk melakukan perekaman biometrik. Selain menyulitkan para jamaah, juga ada tambahan biaya untuk ongkos dari tempat tinggalnya ke operator yang menyediakan VFS, yang hanya ada di 30 kota-kota besar di Indonesia.
"Sepakat dengan temen-teman yang lain, ini ditunda, sampai kondusif. Bagaimana dengan jamaah yang sudah tua-tua, belum lagi kalau mereka tinggal jauh dari tempat tinggalnya. Ini tentu harus mengeluarkan biaya lagi," tambahnya.
Sementara itu, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk meminta dan mendesak Pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan kebjakan rekam Biometrik sebagai syarat pembuatan visa haji atau umrah di Indonesia. Karena untuk saat ini para jamaah sangat kesulitan dalam dalam melakukan perakaman biometrik.
"Kami mendorong Kemenlu, Kemenag, Kemenkumham, dan BKPM bersama-sama mendesak Pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan kebjakan rekam Biometrik," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI Asril Hamzah Tanjung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
