IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra mengkhawatirkan Visa Facilitation Service (VFS) Tahseel menjadi tempat praktik pengutan liar (Pungli). Untuk itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus selalu melakukan pengecekan ulang terhadap operasional VFS Tasheel.
“Saya khawatir ini Tasheel akan berkembang ke situ (Pungli),” kata Supiadin Aries Saputra dalam sesi tanya jawab saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Kemenlu, Kemenag, dan Dirjen Imigrasi, Senin (21/1).
Selama ini menurut sepengetahuan Supiadin, rekam biometrik yang terjadi di beberapa negara ada beberapa jalur. Ada yang menempuh jalur agar rekam biometriknya bisa dipercepat dengan membayar uang sebesar jumlah tertentu. Salah satunya untuk mendapatkan visa ke Inggris.
“Kalau tarif biasa tidak buru-buru tarifnya Rp 3 juta, kalau kepingin cepat premium Rp 6 juta, semua beda masalah fasilitasnya. Kita masuk di ruangan khusus di situ disipkan kopi, makanan ringan dan lain-lain,” katanya.
Supiadin khawatir jika VFS Tasheel dalam melakukan perekaman biometrik mencoba memainkan terutama masalah fasilitas. Jika tidak segera diselesaikan maka akan terjadi seperti di negara-negara lain. Negara lain ada yang melakukan rekam biometrik dengan menerapkan tarif tinggi bagi pemohon yang meminta rekam biometriknya didahulukan.
“Karena ini terjadi dengan kita membuat visa untuk ke Inggris seperti itu. Dan di Indonesia ini, yang saya tahu yang sampai hari ini pembuatan visa tidak diserahkan kepada lembaga swasta hanya Amerika dan Cina,” katanya.
Supiadin menyampaikan data rekam biometrik sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah harus hati-hati dalam mengawasi kepastian bahwa data rekam biometrik tidak disalahgunakan oleh Tasheel .
“Misalnya, yang ke Inggris, bergantian data kita itu dikirim ke Manila. Lalu data kita dikirim dulu ke Hongkong, baru ke Manila. Dengan dikirim ke Manila berarti data kita tersimpan di dua negara, Manila dan Hongkong. Kalau kata perwakilan di sana oke, baru data kembali lagi ke Jakarta,” katanya.
Untuk itu Supiadin meminta BKPM, Kemenlu, Kemenag bekerjasama untuk memastikan bahwa data rekam biometrik calon jamaah umrah Indonesia tidak disalahgunakan. Dia mengatakan, kalau dirasa pemerintah tak sanggup memastikan bahwa data jamaah umrah itu aman, maka sebaiknya VFS Tasheel direkomendasikan untuk ditutup.
"Kalau bisa dibuatkan pernyataan, jika sampai terjadi penyalahgunaan, mereka mendapat sanksi. Dan itu harus ada sehingga mereka harus membuat persyaratan khusus dengan peryataan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
