IHRAM.CO.ID, Pemerintah melalui kementerian-kementerian sepakat merekomendasikan rekam biometrik yang dilakukan Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel ditunda. Namun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) besa menunda operasi VFS Tasheel adalah belum melakukannya.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mempertanyakan mengapa BKPM nampak kesulitan menunda operasi VFS Tasheel. Bahkan Himpuh menilai BKPM dinilai seperti ketakutan pada VFS Tasheel.

Ketua Umum Himpuh, Baluki Ahmad mengatakan, kementerian-kementerian sudah memutuskan kegiatan rekam biometrik harus segera ditutup atau ditunda melalui BKPM. Tapi mengapa tidak ada keputusan yang dikeluarkan BKPM.

"Kementrian-kementerian sudah setuju diberhentikan sementara (operasi VFS Tasheel), tapi bolanya di BKPM,(BKPM) seperti ketakutan, ada siapa dan punya siapa (VFS Tasheel), kalau dia (BKPM) tidak punya persoalan semestinya sudah harus dilakukan," kata Baluki kepada Republika.co.id, Selasa (5/2).

Ia menyampaikan, Himpuh mempertanyakan ada apa dan siapa di balik VFS Tasheel hingga pemerintah nampak kesulitan menghadapinya. BKPM pernah menyampaikan takut disomasi kalau menutup operasi VFS Tasheel.

Ia menegaskan, kalau BKPM takut disomasi, mestinya dibicarakan dengan semua pihak lain sebelum menentukan kebijakan yang mungkin akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. BKPM bisa memberi izin operasi VFS Tasheel, tapi sekarang tidak berani mencabut izin operasinya.

"Saat beri izin enggak koordinasi dulu, sekarang berpikir takut disomasi dan lain sebagainya, kenapa kita (calon jamaah umrah dan penyelenggara umrah) dibiarkan dijadikan korban," ujarnya.

Baluki juga mengungkapkan, BKPM mungkin sudah bosan dengan pertanyaan dari Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) terkait rekam biometrik. Padahal kementerian-kementerian sudah setuju operasi VFS Tasheel harus diberhentikan terlebih dahulu karena dianggap menyusahkan calon jamaah umrah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika