IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) resmi menolak proses perekaman biometrik oleh Visa Fasilitation Service (VFS) Tasheel. Selama ini hanya Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) yang menolak kebijakan biometrik.
Sebelumnya Sapuhi mendukung rekam biometrik karena merupakan kebijakan Pemerintah Saudi yang tidak boleh diintervensi. "Setelah melihat kondisi anggota kami yang juga mengalami hal yang sama dengan anggota dari asosiasi lain, saya sebagai pengurus dan tim pengurus mengambil sikap yang sama dengan pihak-pihak yang kurang senang dengan adanya pelaksanaan rekam biometrik oleh VFS Tasheel," kata Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi saat menyampaikan Konferensi Pers penolakan resmi rekam biometrik di Sekretarian Sapuhi, Muamalat Tower Lt 19 di Jakarta, Kamis (7/2).
Syam memastikan, dengan menggelar konferensi persnya ini, sebagai bukti bahwa Sapuhi berkomitmen menolak perekaman biometrik sama dengan Patuhi sebagai gabungan empat asosiasi travel umrah haji yaitu Himpuh, Amphuri, Kesthuri, dan Asphurindo. Asosiasi ini keberatan rekam biometrik menjadi syarat diterbitkannya visa oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.
Syam memastikan, meski sebelumnya Sapuhi mendukung kebijakan rekam biometrik, Sapuhi tetap memberikan solusi agar rekam biometrik tetap jalan. Tapi asalkan tidak memberatkan calon jamaah umrah terutama jamaah di pedalaman.
"Apabila memang masih dengan kondisi yang sama dimana kami mengusulkan agar dipindahkan ke International Airport keberangkatan di seluruh provinsi atau kota," katanya.
Syam mengatakan, hal mendasar alasan Sapuhi menolak rekam biometrik karena lokasi kantor Tasheel dipandang tidak strategis. Sehingga masyarakat terutama yang dari luar provinsi sulit menjangkau lokasi Tasheel. "Kantor Tasheel baru tersedia di beberapa daerah di Indonesia dan belum tersebar secara merata di 34 Provinsi dan Kabupaten di Seluruh Indonesia," katanya.
Selain itu, struktur wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi penyebab utama dalam penerapan proses perekaman biometrik. Sehingga sudah saatnya kebijakan perekaman biometrik tidak dilanjutkan.
Oleh karena itu Syam Resfiaddi sebagai pengambil kebijakan di Sapuhi mengusulkan, jika VFS Tasheel tetap harus beroperasi di Indonesia maka cukup satu operational office yaitu di Bandara International. "Dengan kata lain hasil rekam biomterik ini bukan menjadi salah satu persyaratan penerbitan visa umrah dan rekam biometrik diambil setelah terbitnya visa umrah," katanya.
Syam mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya, kondisi sarana dan prasaran kantor Tasheel tidak memadai. Ruang pelayanan sangat minim seperti ruang tunggu dan ruang shalat.
Selain itu menurut Syam, yang membuat proses rekam biometrik lama adalah peralatan fasilitas pendukung seperti komputer, server sering down dan sumber daya manusia yang diberdayakan di kantor Tasheel belum mumpuni atau profesional. "Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
