IHRAM.CO.ID, COTABATO CITY — Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta peningkatan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Presiden Duterte menyakini peningkatan anggaran memungkinkan lebih banyak Muslim Filipina tertarik melaksanakan ibadah haji.
“Anggaran, saya yakin, akan ditingkatkan karena presiden percaya seorang Muslim lebih suka bisa pergi ke Makkah daripada memiliki satu atau dua rumah mewah,” kata Sekretaris Komunikasi Presiden, Martin Andanar dilansir di Manila Bulletin, Senin (10/6).
Haji tahunan di negara itu dikelola Komisi Nasional Muslim Filipina (NCMF). Saat perayaan Idul Fitri, Presiden Duterte menyatakan dirinya meyakini umat Muslim yang pernah mengunjungi tanah suci, cenderung lebih damai dan ramah.
Andanar mengatakan Presiden Duterte ingin dana pemerintah yang dihabiskan untuk subsisi ibadah haji Muslim kurang mampu, agar dianggap sebagai bagian dari investasi perdamaian.
Sebelumnya, polisi dan otoritas militer setempat menunjuk komunitas Muslim di negara itu sebagai sumber utama militansi ekstrem yang mengarah pada kegiatan kekerasan.
Namun, Andanar tidak memerinci sumber dana yang akan digunakan untuk penambahan subsidi ibadah haji. Presiden Duterte menyebutkan sebanyak 10 juta hingga 15 juta piso (sekitar Rp 2,7 miliar hingga Rp 4,1 miliar) diserahkan Istana Malacanang untuk haji tahunan, sejak terbentunya NCMF pada 2010.
NCMF menggantikan fungsi Kantor Urusan Muslim (OMA) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Filipina. Sebelumnya, subsidi tahunan Istana ditangani oleh amirul haji (kepala delegasi jamaah Filipina) yang ditunjuk oleh Istana Malacanang. Di bawah RA 9997, sekretaris / CEO pengaturan secara otomatis berfungsi sebagai amirul hajj.
Pada Juli 2018, Presiden Duterte menunjuk pengacara dan mantan Gubernur Lanao del Sur, Saidame Pangarunan, sebagai sekretaris / CEO NCMF dengan mengemban misi memperbaiki operasi lembaga, termasuk manajemen haji yang diduga terlibat kasus korupsi.
Dalam waktu kurang dari setahun, Pangarungan melembagakan reformasi drastis di biro-biro dan divisi-divisi di bawah yurisdiksinya, serta memberhentikan beberapa eksekutif manajemen menengah lalai.
Juru bicara NCMF, Jun Alonto-Datu Ramos, mengatakan lembaga itu mengajukan kasus administrasi dan pidana terhadap belasan staf NCMF, serta dugaan penyalahgunaan anggaran lembur lebih dari 1 juta piso (sekitar Rp 273 juta).
Selama dengar pendapat tahun lalu tentang anggaran NCMF, Senat meningkatkan anggaran 2019 badan tersebut menjadi 618.884 juta piso (sekitar Rp 169 miliar) dari sebelumnya 573.961.000 piso (sekitar Rp 157 miliar), tanpa pengeluaran modal.
Datu Ramos mengatakan NCMF mengusulkan anggaran sebesar 1,2 miliar piso untuk penganggaran 2020. Di antara 22 proyek yang diusulkan, ada upaya meningkatkan dan mereformasi ibadah haji, kampanye yang mencegah atau melawan kekerasan ekstremisme, peningkatan dalam sistem Madrasah, dan industri halal. n Umi Nur Fadhilah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
