IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk memastikan hak ibadah umroh calon jemaah yang gagal berangkat. Khususnya juga bagi jemaah asal Indonesia yang sudah berada di tanah suci.
"Kita ingin agar diberikanlah kemudahan sampai ada pengawasan yang diperketat, kemudian tadi yang saya maksud dengan kepastian itu," ujar Sohibul di kawasan Sudirman, Jakarta, Ahad (1/3).
Sohibul mengatakan, PKS menghargai sikap pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Sebab itu dinilainya sebagai sikap untuk mengamankan warga negaranya. "Menghormati sikap pemerintah Saudi, karena mereka juga ingin melindungi negaranya dan rakyatnya tentu kita hormati," katanya.
Namun, ia menyayangkan pemberitahuan terkait penangguhan yang mendadak. Sehingga banyak para calon jemaah umroh yang kebingungan, hingga batal berangkat ke Arab Saudi. "Kita ingin pemerintah Saudi bisa melihat lebih realistis, maksud saya adalah pertama berikan dulu kepastian kira-kira kapan umroh ini akan dibuka kembali," ujar Sohibul.
Lewat komunikasi yang dilakukan oleh kedua pemerintah, ia berharap ada solusi yang diberikan bagi calon jemaah umroh yang batal melaksanakan ibadahnya. "Sehingga kita bisa sebelum haji ini itu sudah ada penyelesaian yang lebih baik," ujar Sohibul.
Diketahui, Arab Saudi akhirnya mengeluarkan kebijakan barunya akan wabah corona. Untuk melindungi negaranya, Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan melarang jemaah umroh masuk Arab Saudi.
"Arab Saudi telah menangguhkan masuknya orang-orang yang ingin melakukan umrah atau mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Arabnews, Kamis (27/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
