Salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Purwakarta mengaku sedikit kecewa dengan keputusan tersebut. Keputusan dianggap terlalu dini sebelum adanya kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

 

”Kami selaku jamaah atau selaku umat Islam sangat terpukul kaget dengan adanya pengumuman tersebut. Karena kami harap pengumuman menteri agama itu setelah ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi,” kata Pimpinan KBIH Al Muhajirin Purwakarta KH. Abun Bunyamin saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (2/6).

 

Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah juga diharapkan berkomunikasi lebih intens dengan pemerintah Arab Saudi sehingga kebijakannya sudah sangat matang diputuskan.

 

Ia menilai dengan adanya pandemi Covid-19 ini ada beberapa alternatif langkah yang bisa diputuskan jika ibadah haji masih bisa dilakukan. Langkah tersebut sesuai dengan penerapan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. Mulai dari pengecekan kesehatan jamaah hingga pengurangan calon jamaah yang berangkat.

 

“Masih ada waktu kalau setidaknya pemerintah Arab Saudi mengumumkan kalau tahun ini masih bisa ibadah haji. Walaupun tidak seluruhnya. Apakah kriterianya umur atau nomor urut,” ujarnya.

 

Meski demikian, ia mengaku keputusan pemerintah harus ditaati KBIH di seluruh Indonesia. Ia berharap penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih lamcar dan baik ke depannya.

 

“Kalau memang ini yang terbaik tahun ini tidak ada keberangkatan ya apa boleh buat. Kita bertawakal saja pada Allah. Kita hanya doa dan berkeinginan,” tambahnya.

 

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika