REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Fiqih Indonesia Ustadz Ahmad Sarwat mengingatkan masyarakat Indonesia tidak sembarangan mencari badal haji. Jika tidak hati-hati, badal haji bisa berujung penipuan.
"Penipuan ini maksudnya, kita dititipkan terus, sampai ke pelakunya sudah nggak jelas lagi. Sering terjadi begitu," kata Sarwat dalam sambungan telepon, Kamis (2/7).
Sarwat mencontohkan, pada 2019, dia berangkat ibadah haji. Saat itu, ia dititipkan badal haji untuk tiga orang. Sarwat kemudian mencari mahasiwa Indonesia di Arab Saudi yang dipercayanya bisa melakukan badal haji.
"(Badalnya) yang saya percaya. Kemudian saya tanya, kalau ada mau badalkan ini, Antum kira-kira bisa tidak? Oh iya bisa, ada berapa orang? Sekian orang," cerita Sarwat.
Sarwat mengaku menerima amanah mencarikan badal haji karena ia pun berangkat haji. Sehingga, ia bisa memastikan apakah seseorang yang menjadi badal tersebut melaksanakan amanah atau tidak.
"Nah pas wukuf di Mina, orang yang membadalkan haji bertemu saya langsung, saya kan jadi percaya, orangnya langsung (ketemu)," kata Sarwat.
Permasalahannya, mereka yang tidak paham hanya mempercayakan saja misalnya kepada ustadz A. Lalu ustadz A menyerahkan lagi ke ustadz B, ke ustadz C, lalu ke ustadz D, sehingga tidak jelas siapa yang membadalkan dan apakah hajinya dilaksanakan atau tidak dan apakah bisa diajak bertemu saat melaksanakan badal haji.
"Yang sering terjadi bukan orangnya langsung. Dari ustadz ke ustadz, jadi tidak jelas. Bisa jadi ke sananya malah penipuan. Penipuannya gimana? Satu orang haji sih, tapi dia membadalkan 10 orang," ujar Sarwat.
Satu badal haji seharusnya hanya untuk satu orang. Sehingga apabila ada 10 orang yang tidak bisa haji maka mencarikan badalnya pun harus 10 orang.
Seorang badal haji pun harus mereka yang sudah menunaikan haji wajibnya. Setelah itu, baru bisa menjadi badal untuk orang lain.
"Menjadi badal haji bisa menerima honor, itu boleh-boleh saja. Tapi harus hati-hati, karena sering terjadi penipuan seperti itu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika