IHRAM.CO.ID, BEIJING -- Haji yang diorganisir secara terpusat untuk Muslim China dimulai pada 1985, ketika kuota dan sistem pembayaran ditetapkan. Sistem tersebut berfokus pada daerah-daerah dengan populasi Muslim signifikan, seperti Xinjiang, Gansu, Ningxia, dan Qinghai, menurut administrasi urusan agama di China.

Sebelumnya, China mengeluarkan aturan melarang jamaah haji dan umroh melakukan perjalanan secara independen. Perjalanan haji dan umroh hanya melalui Asosiasi Islam China.

Perjalanan pribadi dimungkinkan tetapi sulit bila tanpa dokumen yang tepat karena pemerintah Arab Saudi juga melarang apa yang dianggapnya sebagai 'haji ilegal'. Advokat hak Uighur-Amerika yang bertugas di Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Nury Turkel mengatakan pihak berwenang China telah melecehkan dan bahkan menyiksa Muslim yang melakukan ziarah secara mandiri.

Turkel, juga menyebut, orang Uighur hanya sedikit orang Uighur yang ikut dalam perjalanan haji yang disetujui karena batasan resmi. Kondisi ini terkendala persoalan dalam mendapatkan paspor dan persyaratan jamaah Uighur harus berusia minimal 60 tahun.

Pada 2017, dari sekitar 12 ribu Muslim yang pergi haji yang diselenggarakan pemerintah, hanya 1.400 di antaranya orang Uighur. Padahal mereka adalah kelompok Muslim terbesar kedua di China, menurut Society for Threatened Peoples, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Jerman.

Turkel mengatakan, melarang 'haji ilegal' dan hanya mengizinkan ziarah resmi ke Makkah sebetulnya telah menjadi kebijakan sejak 2005. Tetapi aturan baru tersebut sekarang menunjukkan bagaimana otoritas China akan memilih peserta haji.

Sebab, lanjut Turkel, hanya jamaah yang patriotik dan taat hukum yang memiliki perilaku baik dan dapat mendanai perjalanan sendiri yang akan disetujui otoritas China. Menurutnya, langkah ini sama saja memberlakukan ujian politik bagi umat Islam yang ingin pergi haji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika