"Sangat mungkin pemerintah mendiskriminasi kelompok Muslim tertentu karena ujian politik ini, khususnya Muslim Uighur, yang bukan lagi menjadi fenomena baru," kata Turkel, dilansir di Asia One, Jumat (16/10).

Dosen Hubungan Asia Tengah di Universitas Nasional Tsing Hua Taiwan, Shih Chien-yu, menilai, aturan baru itu tanda lain dari kontrol politik Beijing atas urusan agama di tengah kekhawatiran pembelajaran dan praktik ibadah yang mungkin dialami Muslim China.

"Selama haji, mereka bertemu Muslim dari seluruh dunia, bertukar pengalaman dan saling mempengaruhi. Beberapa Muslim yang kembali setelah menunaikan haji membawa pulang pengalaman mereka dan mengkritik ulama China setempat, ini yang menyebabkan masalah," ujarnya.

Shih melanjutkan, Muslim China yang menyelesaikan ziarahnya dapat menerima kehormatan haji dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat ketika mereka kembali ke China. Maka, ajaran yang melawan Islam versi China dapat menyebabkan masalah dan menantang kebijakan.

"Partai Komunis tidak terlalu khawatir tentang orang-orang yang pergi sendiri. Yang mereka khawatirkan adalah dampak yang ditimbulkan setelah mereka kembali," ujarnya.

Beijing mendapat kecaman keras internasional karena penindasannya terhadap kegiatan keagamaan di wilayah paling barat Xinjiang. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan, lebih dari 1 juta orang Uighur berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp interniran dan beberapa menjadi sasaran kerja paksa. Namun China berdalih kamp-kamp itu adalah pusat kejuruan untuk memerangi ekstremisme.

https://www.asiaone.com/china/beijing-bans-personal-pilgrimages-mecca-chinese-muslims

Ikuti Whatsapp Channel Republika