Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei tentang Pilkada dan Politik Uang di masa Wabah Covid-19 menemukan ada sekitar 17 persen masyarakat yang mengaku ditawari uang atau barang untuk mempengaruhi pilihannya di Pilkada 9 Desember lalu.
Djayadi menjelaskan, responden yang mengaku ditawari politik uang ini lebih banyak di kalangan etnis Melayu. Sedangkan dari segi pendidikan, responden yang paling banyak ditawari uang atau atau barang cenderung lebih banyak di kalangan yang berpendidikan menengah ke bawah.
Hal ini kata Djayadi, sesuai fenomena tingkat toleransi masyarakat terhadap politik uang yang lebih banyak di kalangan yang berpendidikan menengah ke bawah. Kemudian juga politik uang menyasar di kalangan yang secara pendapatan di kalangan kelas menengah ke bawah dan kalangan pedesaan
"Fenomena politik uang lebih banyak menyasar kalangan bawah, baik dari segi pendidikan dari segi kelas sosial, pendapatan, dan dari segi tempat tinggal desa dan kota," ungkap Djayadi.
Sedangkan, temuan lainnya, responden yang mengaku pernah melihat tetangganya ditawari politik uang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang menyatakan dirinya pernah ditawari uang atau barang dalam pilkada 2020.
"Ada 20 persen masyarakat yang mengaku melihat atau mengetahui tetangganya ditawari uang atau barang dari calon tertentu dan yang paling banyak ditawarkan itu bentuknya uang dan sembako," ungkap Djayadi.
Survei LSI dilakukan dengan metodologi menggunakan telepon ke 2000 responden yang dipilih acak dari database nomor telepon LSI. Adapun database itu diperoleh dari survei face to face bertemu langsung responden dlam berbagai survei beberapa waktu terakhir.
Survei menggunakan asumsi metode simple random sampling ukuran sampai 2000 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
