Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, mengimbau militer menghormati supremasi hukum. "Menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya" ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak menahan diri dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai. Komentar serupa pun telah digaungkan oleh Malaysia dan Indonesia.
Tapi, sesama anggota kelompok regional lainnya, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), lebih banyak mengambil pendekatan lepas tangan. "Ini urusan internal mereka," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan kepada wartawan ketika ditanya tentang kudeta di tetangga utara negara itu.
Kamboja dan Filipina pun membuat komentar serupa. Kudeta itu terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilu 8 November. Pemilihan tersebut menempatkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak.
Tentara setelah melakukan penahanan, menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing pada Senin. Militer pun memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
