Kudeta militer merupakan pukulan besar bagi seluruh rakyat Myanmar. Harapan mereka untuk menuju jalan demokrasi yang stabil telah pupus. Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan secara kolektif mengambil sikap tegas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.
Dewan Keamanan mengutuk kudeta militer, dan menyerukan Myanmar untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia. Dewan Keamanan juga meminta militer agar segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah.
Kudeta tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, karena para jenderal yang berkuasa menahan Suu Kyi dan puluhan pejabat lainnya. Untuk memperkuat kekuasaannya, junta militer meluncurkan dewan pemerintahan baru termasuk delapan jenderal dan dipimpin oleh panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
