Rabu 10 Feb 2021 11:47 WIB

Selandia Baru Tangguhkan Hubungan Politik dengan Myanmar

Penangguhan hubungan dengan Myanmar menjadi langkah tidak mengakui keabsahan militer.

Rep: Puti Almas/ Red: Dwi Murdaningsih
Foto ini menunjukkan gedung kantor pusat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang sepi di Yangon, Myanmar, Rabu, 10 Februari 2021. Pasukan keamanan pada Selasa malam menggerebek kantor nasional NLD di Yangon, menyusul penggerebekan partai regional kantor pekan lalu yang disebut pihak ilegal. Juru bicara NLD Kyi Toe menulis di halaman Facebook-nya bahwa personel militer mengambil dokumen dan perangkat keras komputer.
Foto: AP
Foto ini menunjukkan gedung kantor pusat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang sepi di Yangon, Myanmar, Rabu, 10 Februari 2021. Pasukan keamanan pada Selasa malam menggerebek kantor nasional NLD di Yangon, menyusul penggerebekan partai regional kantor pekan lalu yang disebut pihak ilegal. Juru bicara NLD Kyi Toe menulis di halaman Facebook-nya bahwa personel militer mengambil dokumen dan perangkat keras komputer.

IHRAM.CO.ID, WELLINGTON — Pemerintah Selandia Baru mengumumkan saat ini telah menangguhkan seluruh kontak politik dan militer tingkat tinggi dengan Myanmar. Langkah ini dilakukan menyusul kudeta militer yang terjadi di negara itu, dengan penangkapan para pemimpin pemerintahan sipil, termasuk penasihat Aung San Suu Kyi pada pekan lalu.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengatakan penangguhan hubungan dengan Myanmar menjadi langkah untuk tidak mengakui keabsahan militer negara Asia tentara itu. Ia menyerukan pembebasan seluruh pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil.

Baca Juga

“Selandia Baru sangat prihatin atas kudeta di Myanmar,” ujar Mahuta dalam sebuah pernyataan, dilansir UPI, Selama (9/2).

Mahuta juga mengarahkan program bantuan negara untuk memastikan agar dukungan kepada Myanmar tidak akan menguntukan militer yang melakukan kudeta. Selandia Baru juga memberlakukan larangan perjalanan yang menargetkan para pemimpin militer negara yang juga dikenal sebagai Burma itu.

Selandia Baru tergabung dalam daftar negara yang menyerukan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kekhawatiran tentang dampak kudeta Myanmar terhadap hak asasi manusia. Mahuta menegaskan bahwa aturan hukum dan keinginan demokrasi rakyat Myanmar harus dihormati.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengkonfirmasi penangguhan hubungan dengan Myanmar, dengan menyatakan meskipun negaranya mungkin bukan dalam posisi paling signifikan dan berpengaruh. Ia mengatakan program bantuan kepada Myanmar berjalan sekitar 30,4 juta dolar AS antara 2018 dan 2020, di mana ini ditujukan pada lembaga pendidikan dan gerakan serikat.

“Saat saya berkesempatan bertemu dan berbicara dengan Aung San Suu Kyi, dia secara khusus menyebut beberapa perwakilan kita dari Selandia Baru dan Myanmar,” ujarnya.

"Mereka dihormati dan dihormati dan saya pikir itu memainkan peran yang sangat konstruktif di masa kritis itu untuk Myanmar dan transisi mereka," tambah dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement