Sementara itu, Bangladesh pada Rabu mulai memindahkan hampir 4.000 lebih pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala. Keputusan itu tentu mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia yang prihatin akan kerentanan pulau terhadap badai dan banjir.
“Hari ini 2.254 orang Rohingya tiba. Besok (Kamis), kami mengharapkan 1.700 lebih,” kata pejabat angkatan laut Rashed Sattar dari pulau itu pada Rabu.
Dilansir Aljazirah, Jumat (5/3) Dhaka telah merelokasi lebih dari 10 ribu pengungsi ke Pulau Bhasan Char sejak awal Desember dari kamp perbatasan yang menampung lebih dari satu juta pengungsi. Bangladesh mengatakan relokasi itu atas dasar sukarela. Namun, beberapa pengungsi dari kelompok pertama relokasi mengatakan itu merupakan pemaksaan.
Pemerintah telah menepis kekhawatiran keamanan tentang pulau dengan alasan pembangunan pertahanan banjir serta perumahan untuk 100 ribu orang. Selain itu, juga dilengkapi rumah sakit dan tempat perlindungan dari angina topan.
Saat mereka tiba di Bhasan Char, mereka tidak diizinkan meninggalkan pulau yang berjarak beberapa jam perjalanan dari pelabuhan selatan Chittagong. Bangladesh juga menuai kritik karena keengganan untuk berkonsultasi dengan Komisaris Tinggi PBB dan badan bantuan lainnya mengenai relokasi tersebut.
“Proses relokasi Rohingya akan terus berlanjut. Mereka pergi ke sana secara sukarela untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Pejabat Pemerintah Bangladesh yang bertanggung jawab atas pengungsi, Mohammad Shamsud Douza.
“Prioritas utama kami adalah memulangkan para pengungsi ke tanah air mereka,” tambah dia.
Proses kontroversial untuk memulangkan secara sukarela beberapa pengungsi Rohingya telah terhenti karena kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Ratusan ribu orang Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka setelah tindakan keras oleh militer Myanmar pada 2017 lalu. Pemerintah Myanmar membantah tuduhan genosida dan mengatakan tentara memerangi kampanye yang sah melawan pemberontak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
