Dia juga menggarisbawahi sejumlah kebijakan, seperti larangan jilbab dan pendirian pusat dokumentasi politik Islam diberlakukan, merujuk pada perlakuan berbeda yang didapatkan Muslim.
"Kami melihat dengan sangat jelas bahwa umat Islam diperlakukan secara berbeda. Jika kami adalah agama yang diakui secara resmi di sini, kami ingin perlakuan yang sama dengan 15 komunitas agama lainnya, kami tidak ingin perlakuan berbeda atau khusus," katanya, menambahkan bahwa Muslim adalah bagian dari Austria dan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui dialog.
Martin Weinberger, seorang aktivis di Austria, mengatakan Kanselir Sebastian Kurz dan pemerintahannya memprioritaskan politik identitas, mengabaikan beberapa elemen masyarakat untuk kepentingan identitas tertentu, yang katanya memuncak dengan dirilisnya peta Islam.
Weinberger mengatakan bahwa dengan menggunakan istilah "Islam politik", pemerintah berusaha menggambarkan Muslim sebagai tersangka potensial, sementara Muslim harus menghadapi berbagai langkah "membaca niat" untuk membuktikan bahwa mereka bukan pendukung "Islam politik".
"Peta Islam tidak didukung oleh Universitas Wina karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan," kata Weinberger, menambahkan bahwa larangan jilbab di sekolah dasar dan penempatan bendera Israel di gedung-gedung negara adalah manifestasi dari politik identitas.
“Itu juga melanggar hukum, kita punya konstitusi, dan konstitusi itu harus dihormati. Untuk alasan ini, kita perlu mengangkat suara kita dengan sangat kuat untuk mencegah kebijakan yang membahayakan umat Islam dan memecah belah negara ini."
Sementara itu, para pejabat Austria telah menyatakan dukungan atas peta tersebut, diluncurkan secara online oleh Kementerian Integrasi Austria, di tengah meningkatnya kritik di dalam komunitas Muslim negara itu.
"Ini sama sekali bukan kecurigaan umum terhadap umat Islam. Ini tentang perjuangan bersama melawan Islam politik sebagai tempat berkembang biaknya ekstremisme," kata Menteri Integrasi Susanne Raab kepada surat kabar WELT Jerman pada hari Selasa.
IGGO, yang mewakili kepentingan sekitar 800.000 Muslim, memperingatkan agar tidak menstigma semua Muslim yang tinggal di negara itu "sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
