"Bagi kami, kesehatan dan keselamatan jemaah itu yang paling utama. PBMA merasa prihatin atas pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk kali kedua secara berturut-turut karena pandemi COVID-19," katanya.
PBMA juga mendorong peningkatan kemampuan komunikasi dan diplomasi antara pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga Indonesia memiliki nilai tawar kerja sama yang sangat kuat.
"Karena bagaimana pun, Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar ke Arab Saudi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melakukan berbagai cara agar kuota haji bisa bertambah signifikan di tahun depan yang diiringi dengan regulasi yang lebih luas, demi menjaga kredibilitas pengelolaan, serta menjawab keresahan publik.
"PB Mathla'ul Anwarjuga mendesak untuk dilakukan audit keuangan haji oleh lembaga profesional, guna memastikan seluruh dana aman dan tersimpan utuh," katanya.
PBMA juga mengusulkan fatwa yang mengikat terkait pembatalan ini, tujuannya agar umat Islam, khususnya jamaah calon haji bisa kuat secara moral dan spiritual.Terakhir, PBMA juga meminta agar proses 'bidding' Dirjen Haji Kemenag supaya cepat, dilakukan secara terbuka dan terpantau publik."Karena ini akan menentukan manajemen pengelolaan haji di tahun mendatang," demikian Embay Mulya Syarief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
