Rumah sakit di negara itu berada di bawah tekanan berat bahkan sebelum lonjakan kasus. Sejumlah RS melaporkan sebagian besar petugasnya bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil yang anti junta.
Selain meningkatkan risiko pada kesehatan mereka sendiri, keengganan orang untuk dites atau masuk karantina bisa memicu lebih banyak kasus COVID-19, kata petugas kesehatan.
Berbeda dengan junta, pemerintah sipil yang dilengserkan tampak lebih berhasil menangani gelombang pertama infeksi, karena masyarakat mau menjalani tes, penelusuran dan isolasi.
Juru bicara otoritas militer mengatakan mereka melakukan semua yang bisa dilakukan dan meminta kerja sama."Banyak kesulitan sekarang," kata Zaw Min Gun kepada pers.
"Kami tahu kelompok amal dan masyarakat juga menghadapi kesulitan dan kami ingin meminta kerja sama mereka."
Zaw dan kementerian kesehatan tidak menanggapi pertanyaan selanjutnya tentang penanganan wabah. Namun, salah satu respons junta terhadap krisis adalah membuka rumah sakit militer bagi masyarakat dan meningkatkan layanan di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
