"Dalam kerangka itu maka industri dapat mengikuti, karena tersedianya infrastruktur dan ekosistem," katanya. 

Saat ini, regulasi terkait wisata halal sangat minim. Pada 2014 sempat ada pedoman hotel syariah namun kemudian dianulir. Pada 2019 saat Indonesia menduduki GMTI posisi pertama, perangkat kelembagaan tersebut sudah mulai dibangun namun belum cukup kuat untuk berlanjut.

PPHI saat itu telah menyusun pedoman penyelenggaraan wisata halal. Seperti untuk pengembangan destinasi, parameter yang dikembangkan, desain strategis rencana aksi, standar pedoman usaha mulai dari hotel, biro perjalanan, spa, restoran, hingga standar pengembangan sumber daya manusia.

"Saat pandemi ini, kita juga coba kembangkan untuk industri bisa survive dulu," katanya.

Penyusunan langkah strategis juga diupayakan untuk menyesuaikan dengan parameter Global Muslim Travel Indez. Ia berharap langkah tersebut bisa didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Upaya penguatan sisi supply dan demand ini sangat perlu adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, juga penyesuaian produk dan layanan sesuai kondisi saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika