IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kerajaan Arab Saudi kembali membuka pintunya untuk jamaah umroh dari luar negeri. Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono menyebut sejauh ini tercatat 112 jamaah internasional yang telah menyelenggarakan umroh.
"Irak 106 jamaah dan Nigeria enam jamaah. Baru itu sementara yang masuk Saudi," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu malam (18/8).
Kerajaan Saudi secara bertahap menerima permintaan umroh dari berbagai negara mulai 9 Agustus 2021. Kuota untuk jamaah umroh kali ini sebanyak 60 ribu per bulan baik bagi jamaah domestik maupun luar negeri.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan upaya Saudi mengkaji penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm untuk jamaah umroh. Hingga saat ini, Kerajaan Saudi belum mengakui penggunaan kedua vaksin tersebut.
Terkait perkembangan informasi tersebut, Konjen Eko menyebut belum mendapatkan pembaruan. "Belum ada perkembangan sampai sekarang," ujarnya.
Adapun informasi tentang upaya ini pertama kali disampaikan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. Hasil kajian tersebut akan segera diumumkan.
“Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” kata Endang Jumali dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Jumat (13/8).
Informasi ini ia dapatkan setelah menggelar pertemuan dengan Deputi Urusan Umroh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdulaziz Wazzan di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Jeddah.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (11/8), dihadiri Konjen RI Eko Hartono bersama Koordinator Perlindungan Warga dan Pelaksana Staf Teknis Haji 1 (P-STH 1).
Kementerian Haji dan Umroh disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan apakah calon jamaah umroh dari negara lain yang sudah memperoleh dosis penuh dari kedua vaksin tersebut masih perlu diberikan satu dosis lagi (booster), dibandingkan empat vaksin yang digunakan Saudi.
“Sinovac dan Sinopharm saat ini sudah diakui WHO. Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Kemenlu RI untuk membahas bersama masalah penggunaan vaksin ini,” kata Endang.