Meski demikian, pada kenyataannya, dalam daftar jabatan kabinet yang diumumkan oleh Taliban pada 7 September, termasuk seorang pejabat menteri untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan. Tidak disebutkan satupun nama menteri yang merupakan perempuan.  

Bahkan, Taliban mengatakan semua siswa laki-laki kelas enam sampai 12 dan guru laki-laki di seluruh Afghanistan harus melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Khususnya, pernyataan yang diterbitkan tidak termasuk anak perempuan di tingkat kelas tersebut. 

Hal ini kemudian menyoroti kekhawatiran bahwa Taliban kembali memberlakukan pembatasan hak kepada perempuan di Afghanistan. Di beberapa provinsi, perempuan masih tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya, kecuali perempuan yang pernah bekerja di dinas kesehatan, rumah sakit, dan pendidikan.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan telah bertemu dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di Afghanistan. Pernyataan kementerian luar negeri kemarin mengatakan kedua pemimpin bertemu di sela-sela pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Dushanbe, Tajikistan. 

Diskusi berpusat pada Afghanistan dan masalah bilateral lainnya, dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menggarisbawahi kepentingan vital negaranya di Afghanistan yang damai, stabil dan makmur. 

Menurut pernyataan itu, Khan mengatakan penting untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk menstabilkan situasi keamanan, kemanusiaan dan ekonomi Afghanistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika