Sementara itu, Direktur departemen kerajinan, Mahmood Ahmad Shah, justru membela pemerintah. Ia mengatakan, semua orang hanya menyalahkan pemerintah. Padahal, menurutnya, departemen tersebut telah menghabiskan dua tahun terakhir untuk mencoba menghidupkan kembali kerajinan yang terancam punah.

"Mereka mengatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa tetapi mereka tidak melihat pencapaian kami. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun lalu kami membuat kebijakan kerajinan tangan dan tenun tangan. Departemen tidak pernah memiliki kebijakan sebelum ini. Dalam kebijakan baru, kami bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak pengrajin, serta intervensi pasar untuk produk mereka di seluruh negeri," kata Ahmad Shah.

Namun, Shah mengatakan bahwa dari 170 juta rupee (1,7 juta pound) kerajinan Kashmir yang dihasilkan setiap tahun di pasar valuta asing dari bubur kertas adalah hanya sebagian kecil dari itu. Sehingga, menurutnya, karya seni itu tidak menghasilkan banyak uang. Penghasil utama mereka adalah pashmina dan industri karpet.

"Tetapi bubur kertas sama pentingnya bagi kami dan itulah mengapa itu adalah salah satu dari tujuh kerajinan dari Kashmir yang telah mendapat tanda indikasi geografis (untuk membuktikan barang dibuat di wilayah tersebut)," ujarnya.

Shah mengakui bahwa sekolah dan perguruan tinggi tidak mengajarkan kerajinan demikian, meskipun dia ingin hal itu berubah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika