Rafiq mengatakan, hal yang dikhawatirkan dari aturan one gate ini rawan untuk dilanggar mengingat pemerintah tidak bisa mencegah ada WNI yang bepergian ke negara lain.
"Jadi jika ada jamaah yang terbang ke negara lain untuk transit kemudian melanjutkan penerbangannya ke Arab Saudi untuk umroh, maka hal ini sangat mungkin bisa terjadi," katanya.
Sebelumnya, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin, terus malakukan komunikasi dengan semua pihak terkait agar semua ibadah umroh jamaah Indonesia berjalan dengan baik. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah mengeluarkan surat edaran yang mesti diperhatikan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) sebelum berangkatkan jamaahnya.
"Kami terus melakukan koordinasi persiapan gladi umroh satu pintu dengan konsep one gate and zero incident," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, saat dihubungi Republika, Selasa (12/10).
Nur Arifin mengatakan, saat pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai Kementerian terkait, Kemenkes, Kemenkeu, Imigrasi, Kemenhub, asrama haji dan asosiasi haji dan umrah. Semua pihak terkait perlu dilibatkan demi mendapatkan keputusan yang terbaik.
"Maka dari itu persiapannya harus cermat," kata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
