IHRAM.CO.ID, TUNIS -- Perebutan kekuasaan Presiden Kais Saied dengan mengorbankan koalisi yang dipimpin partai Ennahda di Tunisia, dan kekalahan pemilihan Partai Keadilan dan Pembangunan Moroccan telah membuat beberapa analis mempertanyakan apakah itu menandakan akhir atau penurunan politik Islam di Dunia Arab.
Gelombang pengunduran diri baru-baru ini dari Ennahda mencerminkan situasi sulit tengah terjadi. Sepuluh tahun setelah kemenangan pemilu pertama mereka pada Oktober 2011, gerakan politik Islam di Tunisia mengalami tantangan eksistensial dan pertanyaannya tetap seperti apa tempat yang tersisa untuknya di negara itu, jika memang ada.
Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pemahaman tentang perubahan makna politik Islam di Tunisia dan mengidentifikasi alasan di balik krisis Ennahda saat ini, yang bersifat politis, bukan ideologis.
Oleh karena itu, masa depan politik Islam di Tunisia akan ditentukan oleh situasi politik yang berkembang serta kemampuan Ennahda untuk mendefinisikan segitiga baru hubungan antara partai, gerakan, dan pemilih.
Didirikan sebagai kelompok Islam (jama'ah) di awal tahun 70-an, gerakan Ennahda harus menemukan cara untuk bersaing sebagai partai politik pasca revolusi 2010. Dilema ini diselesaikan dalam Kongres Umum 2016 melalui konsep spesialisasi, yang berarti transformasi besar-besaran gerakan menjadi partai politik dengan aktivisme keagamaan diserahkan kepada masyarakat sipil yang mandiri.
Pemimpin gerakan tersebut, Rached Ghannouchi, menyebut transformasi ini sebagai akhir dari politik Islam dan awal dari demokrasi Muslim.
"Namun, banyak anggota partai Ennahda yang saya ajak bicara di Tunisia juga menunjukkan bahwa spesialisasi tidak berarti pemisahan agama dari politik dan bahwa partai masih mempertahankan referensi ke agama. Dengan kata lain, pendekatan Ennahda hari ini menandakan penolakan teokrasi dan sekularisme kaku," kata Ghannouchi, dilansir dari laman TRT World, Jumat (29/10).
Tapi bukan ideologi yang menjadi inti kritik terhadap Ennahda hari ini, karena kebanyakan orang Tunisia tampaknya tidak menyetujui sekularisme ketat yang sama sekali mengabaikan ajaran agama dalam pemerintahan. Aktor politik lainnya, termasuk Saied, sebelumnya membela keyakinan politik atas dasar agama.
Sebaliknya, partai tersebut dianggap bertanggung jawab atas memburuknya situasi umum karena kinerja buruk pemerintah yang didukung Ennahda berturut-turut di bidang-bidang utama seperti ekonomi atau perang melawan korupsi. Demikian pula, pengunduran diri lebih dari 100 tokoh partai dimotivasi terutama oleh ketidaksepakatan politik daripada keretakan ideologis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika