Selasa 02 Nov 2021 20:12 WIB

Amphuri Sesalkan Pemerintah Belum Selesaikan Teknis Umroh

Belum ada kepastian sejak nota diplomatik Indonesia ke Arab Saudi

Rep: Ali Yusuf/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum Amphuri Firman M Nur, menyayangkan belum siapnya detail teknis pelaksanaan umroh
Foto:

Sejauh ini, koordinasi AMPHURI selaku asosiasi dengan pihak penerbangan terus berjalan dan telah sepakat siap untuk kembali menerbangkan jamaah ke Jeddah atau Madinah. Begitu pula dengan seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) sudah menyatakan bersiap untuk kembali melayani umat Islam Indonesia.  

Firman menambahkan, AMPHURI pun telah menyampaikan langkah-langkah kongkret terkait penyelenggaraan ibadah umroh kepada pemerintah, di antaranya: 

1. Pemerintah agar mencabut kewajiban karantina setiba jamaah di tanah air. Karantina hanya bagi yang tes PCR-nya positif 

2. Bila Pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan vaksin booster bagi jamaah yang sebelumnya sudah divaksin Sinovac/Sinopharm, maka Pemerintah agar memfasilitasi ketersediaan vaksin booster bagi jamaah umroh  

3. One Gate Policy (kebijakan pemberangkatan hanya melalui satu pintu) embarkasi perlu ditinjau karena kondisi geografis jamaah Umroh yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimal diadakan embarkasi di 4 (empat) kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar 

4. Kementerian Agama diharapkan mengkaji ulang rencana karantina di asrama haji pra keberangkatan  

"Rencana ini diskriminatif karena pelaku perjalanan ke luar negeri non umroh tidak diwajibkan karantina pra keberangkatan. Cukup tes PCR saja," katanya.

Sebelumnya, AMPHURI mengapresiasi atas kinerja Menteri Luar Negeri yang telah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. AMPHURI juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menerima Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Al-Thaqafy di kantor Kementerian Kesehatan.  

Begitu pula sebaliknya kepada Dubes Essam yang mengadakan pertemuan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana di Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) menyusul adanya nota diplomatik tersebut. 

 

“Jadi sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi kendala teknis, terlebih Arab Saudi membuka Masjidil Haram seperti normal sebelumnya. Jangan sampai momen baik ini lewat begitu saja tanpa ada kepastian kapan kami bisa memberangkatkan jamaah umroh,” kata Firman. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement