IHRAM.CO.ID, Oleh: Zainur Mashir Ramadhan, Arie Lukihardianti, Dadang Kurnia
Sejumlah provinsi mulai mewaspadai bencana hidrometerologi saat memasuki musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang untuk periode 31 Oktober hingga 06 November 2021 dapat terjadi di sejumlah wilayah, termasuk dengan kategori siaga yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Deputi Bidang Meteorologi Guswanto pun mengajak seluruh lapisan masyarakat mempersiapkan diri sebagai upaya mitigasi terhadap potensi dampak fenomena hidrometeorologi. "Memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon dengan tidak terkontrol," kata dia.
Lalu, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh, dan menguatkan tegakan/tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang. Lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi.
"Terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG, secara lebih rinci dan detail untuk tiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia melalui laman BMKG," kata dia.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Ibu Kota tidak banjir jika volume air hujan di bawah 100 milimeter (ml) per hari sesuai dengan kapasitas drainase. "Kalau di bawah 100 milimeter hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).
Dia menyebutkan, apabila volume air hujan di bawah 100 ml per hari dan masih terjadi banjir, maka ada yang salah dalam manajemen. "Artinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen," kata Anies.
Dia menargetkan, banjir di Ibu Kota bisa diatasi dalam waktu enam jam setelah hujan berhenti apabila volume curah hujan mencapai di atas 100 ml per hari. "Ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target setelah hujan berhenti," kata Anies.
Dia menjelaskan, apabila curah hujan di atas 100 ml per hari, maka air harus dipompa dan kering dalam waktu enam jam. Begitu juga dengan luapan aliran sungai, lanjut dia, ditargetkan kembali ke titik normal dalam waktu enam jam.
"Kalau aliran sungai tidak turun-turun, otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian kita menggunakan target," kata Anies.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI baru setahun ini, menerapkan target dalam penanganan banjir Jakarta agar setiap pekerjaan ada capaian. "Targetnya dua, satu tidak boleh ada korban jiwa dan kedua sesudah kembali (luapan sungai) ke garis normal, itu sesudah enam jam, tapi kalau belum kembali, masih terus jadi genangan," katanya.
"Kita berdoa tidak ada hujan ekstrim dan kita berharap tidak ada genangan apalagi banjir. Karena ini cuaca di luar kekuasaan kita sebagai manusia saatnya kita sekarang berdoa memohon kepada tuhan supaya tidak ada banjir tidak ada bencana," kata dia di Balai Kota DKI, kemarin malam.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar, telah menyiapkan Rp 500 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk menghadapi ancaman bencana 2021. "Saya minta masyarakat waspada ya, memang musim hujan sekarang besar dan lama. Ekstrem, saya juga heran. Tapi sedia payung sebelum hujan," ujar Uu di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (3/11).
Uu mengatakan, ia juga minta kepada bupati dan walikota untuk menganggarkan dana BTT, yang memang sesuai situasi dan kondisi alias rasional. "Sekali pun dalam Covid-19 bukan menantang, tapi kan dibutuhkan sekali saat ada bencana," katanya.
"Pemprov Jabar mempersiapkan sekitar Rp 500 miliar, sesuai arahan pemerintah pusat yang bisa dikeluarkan bila ada permohonan dari kabupaten/kota," imbuh Uu.
Selain itu, Uu juga meminta agar elemen relawan masyarakat diperkuat. Termasuk juga relawan kebencanaan dari ormas, seperti Muhammadiyah atau NU.
Sehingga, kata dia, kalau ada bencana terjadi tidak hanya melulu menunggu pemerintah, tapi masyarakat yang ada bisa melakukan kegiatan tersebut. "Mereka juga melakukan keahlian seperti tagana dan lain-lain," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi kegiatan gelar apel siaga banjir dalam rangka kesiapan menghadapi potensi bencana alam di Jawa Timur. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu respon pemerintah setempat dalam mengantisipasi potensi dampak La Nina yang dapat memicu potensi bencana hidrometeorologi yang disebabkan faktor cuaca.
Kegiatan Apel Siaga banjir ini dilakukan di Kawasan Bendungan Semantok, Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, (1/11). Apel dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kaskoarmada II Laksma TNI Rahmad Jayadi.