IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Pusat Kesehatan Haji belum menentukan berapa petugas kesehatan haji yang akan direkrut untuk operasional kesehatan haji tahun 2021. Jumlah petugas kesehatan masih dinamis tergantung dengan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
"Tergantung jumlah kuota yang diberikan," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana, saat memberikan arahan kepada peserta seleksi online dan desk hasil tenaga kesehatan haji Arab Saudi tahun 2022, di Yogyakarta, Selasa (9/11).
Untuk itu ia meminta semua berdoa pandemi segera hilang, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat diselenggarakan dengan kuota normal. Sudah dua tahu karena pandemi ibadah haji diselenggarakan dengan kuota terbatas.
"Kita berdoa saja semoga kuotanya sama dengan tahun kemarin sehingga nanti jumlah petugas sama dengan yang tahun kemarin," katanya.
Sementara ini kata Budi, pihaknya di Pusat Kesehatan Haji akan merekrut petugas sesuai jumlah kuota yang diberikan pada tahun sebelum masa pamdemi. Seperti diketahui tahu 2019 Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 231 ribu.
"Sementara kita akan rekrut sesuai dengan yang tahun kemarin," katanya.
Menurut catatan tahun lalu petugas kesehatan haji Indonesia (PKHI) ada 1.827 petugas. Rinciannya 1.521 Tenaga Kesehatan Haji (TKH) kloter dan 306 tenaga kesehatan haji petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.
"Tahun kemarin ada 1.521 TKH dan 306 PPIH total 1.827 nanti sementara kita menggunakan 1.827 ini," katanya.
Budi memastikan, Pusat Kesehatan Haji juga tentunya akan menyiapkan cadangan dari jumlah 1.827 itu. Tujuannya sebagai persiapan ketika dari formasi awal ada yang tidak bisa diberangkatkan karena sesuatu dan lain hal.
"Kami siapkan juga cadangannya sehingga nanti kalau kalau ada yang mengundurkan diri atau rekan-rekan bisa naikkan ke yang atas," katanya.
Budi menegaskan, petugas haji yang terpilih nanti apapun yang hasilnya harus terima. Karena, meski sudah lolos tahap seleksi online itu baru calon kandidat, calon petugas kesehatan haji 2022.
"Keputusan akhir nanti setelah dirapatkan dengan berbagai banyak pihak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika