Pekan lalu Dewan Berdaulat Sudan yang dipimpin Burhan mengecam kekerasan yang menyertai protes Kamis. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan pihak berwenang untuk mengambil semua tindakan hukum dan militer untuk menghindari terulangnya kembali dan tidak ada yang akan dibiarkan begitu saja. Pekan lalu, dewan mengembalikan wewenang penangkapan dan penahanan ke dinas intelijen.

Protes Ahad terjadi setelah enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam demonstrasi nasional menentang kekuasaan militer pada Kamis pekan lalu. Komite Pusat Dokter Sudan mencatat 54 korban tewas hingga kini sejak tindakan keras pasukan keamanan dimulai pada Oktober.

Militer mengkudeta pemerintahan pada 25 Oktober. Kudeta mengakhiri kesepakatan pembagian kekuasaan dengan kekuatan politik sipil. Kesepakatan yang disepakati pada 2019, seharusnya membuka jalan bagi pemerintahan transisi dan akhirnya pemilihan umum setelah penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir.

Protes terhadap kekuasaan militer terus berlanjut bahkan setelah Abdallah Hamdok diangkat kembali sebagai perdana menteri bulan lalu. Para demonstran menuntut militer tidak memainkan peran dalam pemerintahan selama transisi menuju pemilihan umum yang bebas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika