Ampuh Keluhkan Ketidakpastian Kebijakan Umroh di Masa Pandemi

Rabu , 05 Jan 2022, 09:32 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Redaktur : Muhammad Hafil
Ampuh Keluhkan Ketidakpastian Kebijakan Umroh di Masa Pandemi. Foto:  Sebagian jamaah umrah yang terindikasi terlambat pulang akibat adanya pandemi Corona.
Ampuh Keluhkan Ketidakpastian Kebijakan Umroh di Masa Pandemi. Foto: Sebagian jamaah umrah yang terindikasi terlambat pulang akibat adanya pandemi Corona.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyebut pelaksanaan umroh jamaah Indonesia tetap berlanjut. Keputusan ini diraih setelah dilakukan rapat bersama dengan kementerian/lembaga terkait, Senin (3/1) kemarin.

 

Terkait

"Hasil rapat dengan berbagai Kementerian kemarin, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, semua menyatakan tidak ada larangan untuk umrah," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin, saat dihubungi Republika, Selasa (4/1).

Meski demikian, mengingat era pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ada varian baru Omicron, dicapai kesepakatan agar pelaksanaan umrah harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Terkait kasus baru Omicron, Malaysia sebelumnya memutuskan untuk menghentikan sementara umrah mulai 8 Januari nanti. Di sisi lain, penambahan kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Kerajaan Arab Saudi saat ini per-hari telah melewati angka 1.000.

Nur Arifin juga menekankan, apabila nantinya Indonesia memberangkatkan jamaah umrahnya, maka harus dilakukan kordinasi dengan Satgas Covid dan Satgas Bandara Soekarno Hatta. Pertemuan dan rapat dengan tim Satgas disebut telah dilakukan hari ini.

"Dari Satgas, inti masukannya adalah pelaksanaan umroh agar mengikuti protokol yang ketat," lanjutnya. Setiap hari, disampaikan pula pesan agar kepulangan jamaah umroh di angka sekitar 4.000 orang.

Saat ini, Dirjen PHU disebut sedang membuat surat yang ditujukan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Surat ini berisi informasi bahwa sudah bisa mendaftar umroh untuk keberangkatan Januari ini, dengan sistem one gate policy (OGP).

Terkait tanggal keberangkatan, Nur Arifin menyebut pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk hal tersebut.