IHRAM.CO.ID, JEDDAH -- Wali Kota Jeddah, Arab Saudi Saleh Al-Turki mengatakan 34 dari total 64 lingkungan acak di kota itu akan diratakan seluruhnya. Hal ini merupakan bagian dari rencana pembangunan kembali yang sedang berlangsung.
Hal tersebut ia sampaikan saat tampil dalam acara “The position”, yang ditayangkan di Saudi Television. Lingkungan yang menjadi target disebut merupakan rumah-rumah telantar atau kumuh, yang membuat akses ke daerah-daerah tersebut menjadi sulit.
Sementara itu, 30 lingkungan yang tersisa, meskipun banyak konstruksi acak, tidak akan disingkirkan. “Mayoritas lingkungan yang tidak ditandai untuk diratakan memiliki semacam ketertiban dan mayoritas penduduk di sana adalah warga negara Saudi,” katanya dikutip di Saudi Gazette, Jumat (11/2).
Dia mengatakan, rencana rinci telah disusun untuk mengembangkan lingkungan ini. Pihaknya akan memberikan kepemilikan bangunan kepada warga yang telah tinggal di sana dan tidak memiliki rumah lain.
Al-Turki mengatakan Kementerian Kota dan Pedesaan dan Perumahan telah menyiapkan 5.000 unit rumah untuk keluarga penerima manfaat skema jaminan sosial, maupun yang rumahnya di daerah kumuh telah dibongkar.
“Total 102 keluarga yang tinggal di lingkungan Gulail sejauh ini telah dipindahkan ke unit perumahan kementerian. Mereka yang memiliki akta kepemilikan atas rumahnya dan pernah tinggal di daerah kumuh sebelum dipindahkan akan diberikan tempat tinggal selama satu tahun atau rumah kontrakan," lanjut dia.
Ia menegaskan, proses pembayaran ganti rugi bagi warga permukiman kumuh yang diratakan akan dipercepat, dimana pembayaran akan diselesaikan lebih cepat dari biasanya.
Wali kota menunjukkan dominasi penduduk ilegal di beberapa lingkungan pusat Jeddah telah memaksa warga Saudi setempat meninggalkan daerah tersebut. Skema saat ini akan bekerja pada pembangunan kembali lingkungan lama di pusat Jeddah, dan akhirnya daerah ini akan menjadi lebih hidup.
Menurut Al-Turki, perintah Kerajaan telah memfasilitasi prosedur pembayaran kompensasi berdasarkan dokumen yang membuktikan kepemilikan. Warga yang memiliki dokumen kertas tidak perlu mengubahnya menjadi dokumen elektronik.
“Barangsiapa yang memiliki akta akan diberi ganti rugi baik tanah maupun bangunan yang dirobohkan, dan barang siapa yang tidak memiliki akta dianggap melanggar hak milik orang lain dan hanya diberi ganti rugi bangunannya saja,” ujarnya.
Terakhir, iamenambahkan Otoritas Umum Real Estate akan membentuk tim yang akan melakukan tugas menilai harga atau nilai dari suatu bangunan (real estat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika