IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan angka stunting (anak kerdil) merupakan masalah serius dalam pembangunan Indonesia. Wapres menyebut, kerugian ekonomi negara yang ditimbulkan akibat angka stunting sekitar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.
"Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15 ribu triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai 450 triliun rupiah per tahun," ujar Wapres saat menghadiri virtual Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022, Selasa (22/2).
Kiai Ma'ruf mengatakan, permasalahan stunting harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Menurutnya, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak sebelum tumbuh dewasa karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitifnya.
Padahal human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan.
"Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan terancam hilang," katanya.
Karena itu, Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 sesuai target RPJMN 2020-2024. Bahkan, kata Wapres, Pemerintah berharap angka stunting bisa nol pada 2030.
Untuk itu, Wapres meminta dalam program penanganan stunting ini, perlu mengoptimalkan pendekatan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan. Sehingga terjadi konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting.
"Pesan yang ingin saya tekankan dalam Rakernas BKKBN Tahun 2022, pertama tentang pentingnya peran keluarga. Peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat justru semakin kritikal untuk memastikan pembangunan manusia berlangsung secara utuh mulai dari awal kehidupannya," kata Kiai Ma'ruf.
Ia pun berharap lebih digencarkan sosialisasi yang menjangkau generasi muda sampai ke pelosok tentang pemahaman dini akan pentingnya membangun ketahanan keluarga, termasuk Program Bangga Kencana yang digaungkan dalam Rakernas ini.
"Pemahaman dini akan pentingnya membangun ketahanan keluarga dapat menjadi bekal yang menentukan kualitas keluarga Indonesia ke depan," katanya.
Wapres juga meminta optimalisasi sumber daya dan konvergensi dalam program penurunan angka stunting. Hal ini karena program ini banyak melibatkan banyak pihak dan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, hingga desa/kelurahan, maupun kontribusi dari lembaga non-pemerintah.
"Kepercayaan tersebut harus dijaga agar kemitraan tetap langgeng, dan terakhir berkaitan dengan konvergensi antar program," katanya.
Untuk itu, ia berharap BKKBN dapat mendorong seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah hingga jajaran tingkat desa/kelurahan, organisasi profesi dan ormas, beserta mitra pembangunan lainnya dan para tokoh agama bahu membahu dalam program utama tersebut. Ia mengingatkan, konvergensi membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak
"Utamanya untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama. Program, kegiatan dan anggaran diharapkan akan saling melengkapi, sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika